Koordinasi UHC dan Adminduk Bersama RT Digelar di Ruang Lurah

Pemerintah kelurahan Tegalgede koordinasi Universal Health Coverage (UHC) dan Administrasi Kependudukan (Adminduk) bersama Ketua RT setempat. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang lurah pada Senin, 26 Januari 2026, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Koordinasi yang di pimpin langsung oleh Lurah Tegalgede, Shierley Aisyah, ST, MM. dan di hadiri oleh kasi PMKS Suliman, S. Sos, Bidan Wilayah, Ike Sulistyani, A.Md, Keb, Ketua RT. 04 RW. 07 ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman terkait program UHC serta memperkuat pendataan administrasi kependudukan warga di tingkat lingkungan. Lurah Tegalgede dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran RT sebagai ujung tombak pemerintah dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan layanan pemerintah.

“RT memiliki peran strategis dalam memastikan warga mendapatkan haknya, baik dalam akses layanan kesehatan melalui UHC maupun kelengkapan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran,” ujar lurah Tegalgede saat membuka kegiatan.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah kendala yang kerap dihadapi warga, mulai dari belum terdaftarnya sebagian masyarakat dalam program UHC hingga permasalahan data kependudukan yang belum diperbarui. Melalui koordinasi ini, diharapkan RT dapat lebih aktif melakukan pendataan dan sosialisasi kepada warga di wilayah masing-masing.

Selain itu, pihak kelurahan juga menyampaikan prosedur dan alur pelayanan Adminduk yang dapat dimanfaatkan masyarakat, termasuk mekanisme pelaporan bagi warga yang belum memiliki jaminan kesehatan atau dokumen kependudukan yang lengkap.

Ketua RT 04 menyambut baik kegiatan ini dan berharap koordinasi serupa dapat dilakukan secara rutin. ketua RT, sinergi antara kelurahan dan para RT sangat dibutuhkan agar program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dengan adanya koordinasi UHC dan Adminduk ini, pemerintah kelurahan berharap pelayanan kepada masyarakat semakin optimal serta tidak ada lagi warga yang tertinggal dalam mendapatkan hak dasar di bidang kesehatan dan administrasi kependudukan.