Monev PBB di Jenggawah dan Wonojati, Camat Tekankan Diskusi untuk Telusuri Akar Permasalahan

JEMBER, 20 OKTOBER 2026– Kecamatan Jenggawah menggelar musyawarah dan monitoring evaluasi (monev) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Jenggawah dan Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, pada Senin 19 Oktober 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut berlangsung di pendopo balai desa masing-masing dengan melibatkan pemerintah desa dan unsur kewilayahan.

Kegiatan ini dihadiri Camat Jenggawah Agus Sucahyo, S.Sos., Sekretaris Kecamatan Eko Budi Hartono, S.Sos., Kasi Pemerintahan Andreas Permana Harahap, Kepala Desa Jenggawah Supardi, serta Kepala Desa Wonojati H. Abdur Rahman. Turut hadir staf pemerintahan, seluruh kepala dusun (kasun), dan kepala kablok dari kedua desa.

Musyawarah dipimpin langsung oleh Camat Jenggawah dengan agenda membahas pelaksanaan PBB, menyerap masukan dari unsur kewilayahan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam proses pembayaran pajak di tingkat desa.

Dalam arahannya, Agus Sucahyo menegaskan bahwa kegiatan monev PBB tidak perlu dilaksanakan secara resmi atau seremonial. Menurutnya, kegiatan ini lebih mengutamakan diskusi dan berbagi informasi untuk memperoleh gambaran nyata mengenai persoalan yang dihadapi di lapangan.

“Monitoring dan evaluasi PBB ini jangan dilaksanakan secara resmi atau seremonial, karena pada dasarnya kegiatan ini merupakan ruang diskusi dan sharing. Kita ingin mengetahui langsung apa saja kendala yang terjadi di lapangan, sekaligus mencari akar permasalahannya,” ujar Agus.

Ia juga menyoroti perlunya penelusuran terhadap persoalan administrasi pembayaran PBB, termasuk kemungkinan adanya wajib pajak yang telah melakukan pembayaran melalui bank, tetapi dalam data administrasi masih tercatat memiliki tunggakan. Kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut agar penyebab ketidaksesuaian dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara tepat.

Melalui diskusi bersama pemerintah desa, kepala dusun, dan kepala kablok, Kecamatan Jenggawah berupaya menghimpun informasi dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Masukan tersebut diharapkan dapat membantu memetakan kendala, baik yang berkaitan dengan proses pembayaran maupun pencatatan administrasi PBB.

Pendekatan ini sekaligus menjadi upaya untuk memastikan bahwa persoalan yang muncul tidak hanya dilihat dari angka tunggakan, tetapi juga ditelusuri penyebabnya. Dengan demikian, langkah penyelesaian dapat disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang ditemukan di masing-masing desa.

Kecamatan Jenggawah mendorong koordinasi berkelanjutan bersama pemerintah desa dan unsur kewilayahan agar pengelolaan PBB semakin tertib, persoalan administrasi dapat ditindaklanjuti, serta pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih baik. Hasil diskusi dan evaluasi ini diharapkan menjadi dasar untuk menentukan langkah penyelesaian yang tepat terhadap berbagai kendala pelaksanaan PBB di wilayah Jenggawah dan Wonojati. (mut)