Pemkab Jember Serahkan LKPD ke BPK Tepat Waktu, Wujud Komitmen Transparansi

JEMBER, 30 MARET 2026 - Pemerintah Kabupaten Jember secara resmi menyerahkan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pada Senin, 30 Maret 2026. Penyerahan tersebut dilakukan di kantor BPK sebagai bentuk pemenuhan kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.

Penyerahan LKPD ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mewajibkan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk menyampaikan laporan keuangan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan diserahkannya laporan ini tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Jember menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kepala BPKAD Jember, Yuliana Harimurti S.E.,M.Si, menyampaikan bahwa penyampaian laporan keuangan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

“LKPD ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian penting dalam mewujudkan good governance serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah," terangnya.

Ia juga menambahkan bahwa penyusunan LKPD merupakan salah satu tugas pokok BPKAD, khususnya melalui Bidang Akuntansi, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Seluruh proses dilakukan secara sistematis dan terintegrasi guna menghasilkan laporan yang berkualitas," jelasnya.

Dengan diserahkannya LKPD ini, BPK selanjutnya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Jember berharap dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.