Peresmian SPPG di Jember, Program MBG Diharapkan Perkuat Gizi dan Ekonomi Lokal

JEMBER, 16 APRIL 2026 – Upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat terus digencarkan pemerintah melalui berbagai program strategis. Salah satunya diwujudkan dengan peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Kamis 16 April 2026.

Peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama Bupati Jember, Muhammad Fawait. Kehadiran fasilitas ini menjadi bagian dari implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Bupati Jember Muhammad Fawait mengungkapkan bahwa program MBG mendapat respons tinggi dari masyarakat. Ia menyebut, banyak warga yang menantikan kapan program tersebut bisa dirasakan secara langsung.

“Antusiasme masyarakat sangat besar. Setiap turun ke lapangan, bahkan di media sosial, pertanyaan yang muncul selalu seputar kapan program ini bisa diterima,” ujarnya.

Menurutnya, manfaat program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah. Ia memperkirakan potensi perputaran anggaran yang masuk ke Jember melalui program ini bisa mencapai hampir Rp4 triliun setiap tahun.

“Ini angka yang sangat besar dan hampir menyamai APBD Jember. Dampaknya tentu akan terasa pada pertumbuhan ekonomi hingga pengurangan angka kemiskinan,” jelasnya.

Bupati Fawait juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan bahan pangan lokal dalam operasional SPPG. Langkah ini diharapkan mampu menggerakkan sektor pertanian dan pelaku usaha lokal.

“Kami ingin manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari petani hingga pelaku UMKM,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Jember menjadi salah satu daerah yang dijadikan model pelaksanaan program MBG. Hal ini didukung oleh sistem pendataan yang detail hingga tingkat paling bawah.

“Data penerima manfaat di Jember sudah cukup rinci, bahkan hingga RT dan RW. Saat ini tercatat sekitar 800 ribu warga atau sekitar 30 persen dari total penduduk telah masuk dalam data,” paparnya.

Meski demikian, ia mengakui masih ada sejumlah kelompok yang belum terjangkau pendataan, seperti santri, balita yang belum memiliki NIK, serta anak dari pernikahan dini.

Untuk menjangkau seluruh sasaran, Jember diproyeksikan membutuhkan sekitar 400 unit SPPG. Setiap unit diperkirakan mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan, dengan mayoritas dialokasikan untuk pembelian bahan pangan.

“Sekitar 70 persen anggaran untuk bahan baku, 20 persen untuk operasional termasuk tenaga kerja lokal, dan sisanya untuk investasi,” terangnya.

Program ini juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat, termasuk melibatkan ibu rumah tangga dalam operasional dapur SPPG.

Secara nasional, jumlah SPPG yang telah terdaftar mencapai puluhan ribu unit dan melibatkan berbagai pihak sebagai mitra pelaksana. Mereka berperan penting dalam mempercepat realisasi program MBG di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan berbagai potensi yang dimiliki, program ini diharapkan mampu menjadi solusi terpadu dalam meningkatkan gizi masyarakat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi daerah. (fur)