Perkuat Tata Kelola, Pemkab Jember Dorong Perangkat Daerah Benahi Kinerja Berbasis SAKIP

JEMBER, 08 SEPTEMBER 2026 - Pemerintah Kabupaten Jember terus membenahi tata kelola pemerintahan dengan memperkuat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di setiap perangkat daerah.

Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan Pendampingan SAKIP kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang digelar di lobi Bupati Jember, Selasa 08 September 2026.

Kegiatan ini diarahkan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tidak berhenti pada rutinitas administratif. Setiap program dan kegiatan pemerintah dituntut memiliki perencanaan yang jelas, indikator yang terukur, serta hasil yang dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan.

Agenda utama pendampingan meliputi Asistensi Pengembangan E-SAKIP Jember dan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah. Kegiatan dipimpin Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Penny Artha Medya, S.E., Ak., dengan menghadirkan Prof. Mudrajad Kuncoro dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai narasumber.

Pendampingan tersebut menjadi ruang bagi perangkat daerah untuk memperkuat pemahaman mengenai penyusunan perencanaan, sasaran, serta indikator kinerja. Aspek tersebut menjadi penting karena kualitas indikator akan menentukan sejauh mana keberhasilan program pemerintah dapat diukur.

Indikator kinerja yang jelas dan terukur juga menjadi penghubung antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, perangkat daerah dapat memastikan anggaran dan program yang dijalankan benar-benar mengarah pada sasaran organisasi serta tujuan pembangunan daerah.

Keterlibatan perangkat daerah dalam proses tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Program tidak hanya dinilai dari apakah kegiatan telah dilaksanakan, tetapi juga dari manfaat dan capaian yang dihasilkan.

"Indikator yang disusun secara tepat menjadi tolok ukur untuk mengeksekusi program kerja yang efektif, efisien, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Siti Rofika, S.M., Perencana Ahli Pertama Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Selain memperkuat perencanaan dan indikator kinerja, pendampingan juga mendorong optimalisasi pengembangan E-SAKIP Jember serta pemanfaatan aplikasi Papuma. Pengembangan sistem digital tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan informasi dan data kinerja secara lebih sistematis dan terintegrasi.

Dengan dukungan sistem tersebut, perangkat daerah diharapkan lebih mudah memantau capaian program, mengelola data, menyusun laporan, serta melakukan evaluasi berdasarkan kondisi dan hasil yang terukur.

Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP juga menjadi bagian penting dalam proses pendampingan. Evaluasi tidak hanya ditempatkan sebagai kegiatan penilaian, tetapi menjadi instrumen untuk menemukan kelemahan sekaligus menentukan langkah perbaikan.

Artinya, rekomendasi hasil evaluasi harus diterjemahkan ke dalam tindakan konkret oleh masing-masing perangkat daerah. Perbaikan perencanaan, indikator, pelaksanaan program, hingga pelaporan menjadi rangkaian yang harus berjalan secara berkelanjutan.

Dari perspektif tata pemerintahan, penguatan SAKIP menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kualitas birokrasi dalam mengelola program dan sumber daya publik. Semakin terukur kinerja perangkat daerah, semakin mudah pula pemerintah memastikan program berjalan sesuai sasaran dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut turut diikuti unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, yang diwakili Siti Rofika. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas aparatur dalam memahami pengembangan sistem akuntabilitas, penyusunan indikator, serta pengelolaan kinerja perangkat daerah.

Pemkab Jember menargetkan penguatan SAKIP, pengembangan E-SAKIP, dan optimalisasi aplikasi Papuma tidak berhenti pada pembenahan administrasi. Lebih jauh, seluruh instrumen tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan cara kerja birokrasi agar semakin efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Ujungnya adalah satu hal: memastikan setiap program pemerintah memiliki tujuan yang jelas, dapat diukur hasilnya, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Jember. (zee)