Perkuat Tata Pemerintahan Berbasis Kinerja, Pemkab Jember Selaraskan Perencanaan hingga Pelaporan SAKIP

JEMBER, 05 JUNI 2026 – Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil melalui kegiatan pendampingan penyelarasan Pohon Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan I Tahun 2026, Kamis 05 Juni 2026.

Kegiatan yang diikuti pejabat perencana perangkat daerah dan kecamatan se-Kabupaten Jember tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025.

Melalui pendampingan ini, setiap perangkat daerah didorong untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang dijalankan memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran pembangunan daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Pelaksanaan pendampingan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat, serta Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Sinergi lintas perangkat daerah tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pendampingan terkait penyelarasan Pohon Kinerja, penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan, penyempurnaan IKU, serta penyusunan LAKIP Triwulan I. Seluruh proses diarahkan agar terdapat hubungan yang selaras antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja sehingga capaian pembangunan dapat diukur secara lebih akurat, efektif, dan terarah.

Selain itu, peserta juga mendapatkan penguatan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian (SINCAN) sebagai instrumen integrasi perencanaan, pengukuran, monitoring, dan pelaporan kinerja perangkat daerah. Kehadiran aplikasi tersebut diharapkan mampu mendukung pengelolaan data kinerja yang lebih terstruktur, akurat, dan terintegrasi.

Materi pendampingan turut menekankan penerapan konsep Best Line, yakni metode penyelarasan hubungan logis antara visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, hingga indikator kinerja. Pendekatan ini penting untuk memastikan setiap program pemerintah memiliki kontribusi yang jelas dan terukur terhadap target pembangunan Kabupaten Jember.

Penata Kelola Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember, Yohanes Natalius Z, S.Tr.IP., menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SAKIP memerlukan komitmen dan kolaborasi seluruh perangkat daerah.

“Pencapaian nilai SAKIP yang baik perlu adanya sinergi dari semua pihak. Kolaborasi yang kuat antarpangkat daerah menjadi kunci dalam mewujudkan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang selaras serta berorientasi pada hasil,” ujarnya.

Melalui pendampingan ini, Pemkab Jember menargetkan peningkatan kualitas implementasi SAKIP sekaligus memperkuat tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan perencanaan serta pengukuran kinerja yang semakin baik, pembangunan daerah diharapkan berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (zee)