Selama Empat Hari Verifikasi, Bapenda Jember bersama Kejaksaan Perkuat Tata Kelola Pajak

JEMBER, 20 AGUSTUS 2026 — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember bersama Kejaksaan Negeri Jember kembali melaksanakan kegiatan verifikasi dan pemeriksaan lapangan terhadap sejumlah wajib pajak. Kegiatan tersebut berlangsung selama empat hari, mulai Selasa, 18 Agustus hingga Jumat, 21 Agustus 2026, sebagai tindak lanjut dari verifikasi sebelumnya dan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara informasi perpajakan yang disampaikan wajib pajak dan kondisi usaha yang sebenarnya di lapangan. Tim juga memeriksa data serta memastikan kesesuaian pembayaran pajak dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.

Pemeriksaan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengecekan dokumen, klarifikasi kepada wajib pajak, hingga peninjauan aktivitas usaha secara langsung. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat sebagai dasar dalam pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah.

Keterlibatan Kejaksaan Negeri Jember turut memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan perpajakan daerah. Sinergi tersebut diharapkan dapat menciptakan proses yang lebih tertib sekaligus mendorong kesadaran wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya secara transparan dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Mohammad Hardiyansah, S.E., menilai verifikasi secara langsung menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kualitas data dan mendukung optimalisasi penerimaan daerah.

“Kegiatan seperti ini penting untuk memastikan adanya kesesuaian antara data administrasi dan kondisi di lapangan. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang lebih tepat dalam mengoptimalkan pendapatan sekaligus memberikan kepastian kepada wajib pajak,” tuturnya.

Melalui kegiatan tersebut, Bapenda Kabupaten Jember menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola perpajakan daerah. Verifikasi dan pemeriksaan lapangan diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga mendukung terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang transparan, tertib, dan akuntabel. (rih)