Sinergi Lintas Sektoral, Dinsos PPPA Jember Optimalkan Peran ASN untuk Akurasi Data Kemiskinan

JEMBER, 22 APRIL 2026 – Pemerintah Kabupaten Jember melakukan langkah revolusioner dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program Verifikasi dan Validasi (Verval) data secara masif. Kebijakan ini menggerakkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lintas sektoral guna memastikan bantuan sosial di masa depan tepat sasaran dan berkeadilan.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, S.E., M.Sc., yang akrab disapa Gus Fawait, menegaskan bahwa pelibatan seluruh elemen ASN ini merupakan respons atas kondisi kemiskinan Jember. Selama satu dekade terakhir, angka kemiskinan di Jember berada di peringkat kedua tertinggi di Jawa Timur.

"Kemiskinan di Jember adalah 'kejadian luar biasa' yang penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial. Ini bukan soal ego sektoral. Jika seluruh ASN tanpa memandang eselon turun ke lapangan, Jember pasti bisa," tegas Gus Fawait. Ia juga menjamin bahwa beban kerja yang diberikan kepada para ASN telah diperhitungkan secara terukur.

Langkah ini melibatkan berbagai instansi, mulai dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bakesbangpol, hingga tenaga pendidik.

Sekretaris Dinas Sosial PPPA Jember, Sri Rahayu Wilujeng, S.E., M.M., menjelaskan bahwa proses verval di Kecamatan Sumberjambe mencakup penilaian indikator kesejahteraan secara menyeluruh. Petugas memotret kondisi ekonomi riil, mulai dari fisik rumah, fasilitas sanitasi, penghasilan bulanan, hingga kondisi kesehatan warga.

"Kami mengharapkan transparansi dan kejujuran masyarakat. Jangan sampai terjadi ketimpangan di mana warga mampu menerima bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan justru terlewat," ungkap Sri Rahayu saat memimpin verval di lapangan.

Aksi nyata ini juga diikuti oleh jajaran Dinsos Jember lainnya, seperti Kabid Pemberdayaan Sosial Wiwik Puspa Dewi, S.H., Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dr. Oktavia Wahyu Krisna Murti, M.M. serta Derysanti.

Dalam pelaksanaannya di Kecamatan Sumberjambe, tim menemukan beberapa kendala teknis, seperti ketidaksesuaian antara data di aplikasi dengan kondisi keluarga di lapangan. "Verval ini bukan sekadar urusan administrasi. Kami ingin memastikan warga di wilayah terpencil memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian pemerintah," tambah Sri Rahayu. (rou)