Tekan Angka Pernikahan Dini, Pemprov Jatim Perkuat Sinergi Pencegahan Perkawinan Anak

SURABAYA, 22 MEI 2026 – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak melalui sinergi lintas sektor. Komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Provinsi Jawa Timur yang digelar di Ruang Rapat Adhikara, Kantor Setda Provinsi Jawa Timur, Kamis 21 Mei 2026.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah perangkat daerah tingkat provinsi, di antaranya Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), DP3AK Provinsi Jawa Timur, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Diskominfo, serta perwakilan Kemendukbangga Provinsi Jawa Timur. Selain itu, turut hadir perwakilan pemerintah daerah, termasuk Dinsos PPPA Kabupaten Jember dan Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Jember.

Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dalam menekan angka perkawinan usia dini dan dispensasi kawin yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Terdapat tiga fokus utama dalam kegiatan tersebut, yakni memperkuat kolaborasi lintas sektor, menyelaraskan kebijakan dan program antar perangkat daerah, serta menyusun rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut yang konkret dalam pencegahan perkawinan anak.

Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsos PPPA Jember, Sugeng Riyadi, S.E., menegaskan bahwa edukasi kepada masyarakat harus dibarengi dengan penguatan regulasi agar upaya pencegahan dapat berjalan efektif.

“Edukasi kepada masyarakat memang langkah penting dalam pencegahan, namun harus dikuatkan oleh regulasi yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Jika dua-duanya jalan, maka kepatuhan dan kesadaran masyarakat dapat menekan angka perkawinan di daerah,” ujarnya.

Menurut Sugeng, keluarga memiliki peran penting dalam membangun pola pengasuhan positif serta memberikan pemahaman kepada anak agar berani menolak perkawinan usia dini. Ia juga menilai lingkungan pendidikan perlu aktif memberikan edukasi kepada remaja mengenai pentingnya merencanakan masa depan secara matang.

Dalam forum tersebut juga ditegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga peradilan, organisasi masyarakat, hingga pemerintah desa agar upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Selain membahas strategi pencegahan, rakor juga menyoroti pelaksanaan evaluasi kinerja PPA Award sebagai sarana monitoring dan evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya pencegahan perkawinan anak di kabupaten/kota.

Kegiatan rakor berlangsung lancar dan menghasilkan komitmen bersama antar stakeholder untuk memperkuat perlindungan anak melalui langkah pencegahan perkawinan anak yang lebih terintegrasi di seluruh wilayah Jawa Timur. (wln)