Tekan Risiko Kebakaran Hutan, Pemerintah Padukan Teknologi Daring dan Sinergi Daerah

JEMBER, 30 JULI 2026 - Upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026 terus digencarkan pemerintah melalui koordinasi lintas sektor. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla 2026 yang digelar secara hybrid pada Kamis, 30 Juli 2026, pukul 13.30 hingga 16.00 WIB.

Kegiatan yang berpusat di Ruang Rapat Rupatama Polres Jember ini terhubung secara video conference dengan jajaran pemerintah pusat serta instansi terkait di seluruh Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember turut hadir mengikuti kegiatan tersebut guna memperkuat koordinasi dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi memicu karhutla.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) secara daring. Forum nasional ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga strategis, di antaranya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Selanjutnya, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pertemuan tersebut bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan menyusun langkah terpadu menghadapi potensi karhutla yang diperkirakan meningkat di sejumlah wilayah Indonesia.

Dalam rapat dijelaskan bahwa beberapa daerah, khususnya kawasan lahan gambut, mulai mengalami kekeringan yang meningkatkan risiko karhutla. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta meningkatkan kesiapsiagaan sejak fase prabencana melalui kegiatan mitigasi, edukasi masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta penguatan kapasitas personel dan peralatan. Penanganan saat darurat bencana dan pemulihan pascabencana juga harus disiapkan secara terintegrasi guna meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

Forum menegaskan bahwa pencegahan adalah langkah paling efektif dalam menekan angka kejadian karhutla. Sosialisasi bahaya pembakaran lahan, edukasi teknik pembukaan lahan tanpa membakar, serta pelatihan bagi aparat dan relawan menjadi agenda prioritas yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi, seperti tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem open dumping, lahan terbuka, dan lahan gambut, menjadi fokus utama pengawasan.

Selain penguatan sumber daya manusia, pemerintah pusat menyiapkan dukungan teknologi dan sarana pendukung. Kementerian Lingkungan Hidup menyediakan sistem pemantauan tinggi muka air tanah dan kondisi lahan gambut melalui platform daring Sitmat sebagai instrumen deteksi dini. Sementara itu, BNPB menyiapkan 33 armada angkutan udara, termasuk pesawat water bombing dan pesawat modifikasi cuaca, untuk mempercepat penanggulangan karhutla di berbagai wilayah.

Sebagai tindak lanjut, BPBD Kabupaten Jember akan memperkuat sinergi dengan seluruh unsur di daerah. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada, menghindari pembakaran lahan, serta segera melaporkan indikasi titik api agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

Hady Mulyono, S.T., yang mewakili BPBD Kabupaten Jember, menyampaikan bahwa hasil rakor tersebut menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi. Menurutnya, pencegahan karhutla membutuhkan kerja sama seluruh elemen.

"Arahan yang disampaikan dalam rapat ini menegaskan bahwa penanggulangan karhutla harus dimulai sejak tahap pencegahan. BPBD Kabupaten Jember siap memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan edukasi kepada masyarakat, serta mendukung seluruh langkah mitigasi agar potensi kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah sedini mungkin. Partisipasi masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan upaya tersebut," ujarnya.

Melalui rapat koordinasi nasional ini, pemerintah berharap seluruh daerah semakin siap menghadapi ancaman karhutla 2026. Dengan dukungan teknologi, kesiapan personel, peralatan memadai, dan kolaborasi yang solid, risiko kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat ditekan demi menjaga keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. (bob)