Wakil Ketua DPRD Jember Widarto Dorong Penuntasan Regulasi Tata Ruang dan Kawal Ketat Program MBG

JEMBER, 15 MARET 2026. Permasalahan klasik yang menyelimuti Kabupaten Jember, mulai dari ancaman banjir tahunan hingga ketidakpastian tata ruang, menjadi sorotan tajam Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, S.S. Dalam agenda Reses Masa Persidangan Ke-I Tahun 2026 yang digelar di Kantor DPC PDI Perjuangan Jember, Sabtu, 14 Maret 2026. Wakil Ketua DPRD Jember ini membedah sejumlah persoalan mendasar yang selama ini menghambat akselerasi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Widarto menegaskan bahwa Jember tidak bisa terus-menerus terjebak dalam penanganan bencana yang bersifat reaktif. Baginya, akar masalah dari bencana banjir yang kerap melanda pemukiman warga sering kali bermuara pada karut-marutnya pembagian wilayah dan zonasi pembangunan yang belum memiliki payung hukum yang kuat.

“Kami sudah sampaikan kepada eksekutif, agar dalam menangani banjir, tidak hanya sibuk pada saat terjadi banjir, dampak dan biayanya terlalu besar,” katanya.

Dalam diskusi bersama konstituen di Dapil 2, Widarto mengungkapkan bahwa salah satu pekerjaan rumah (PR) terbesar pemerintah daerah dan legislatif saat ini adalah penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tanpa adanya kepastian hukum mengenai tata ruang, pembangunan di Jember berisiko merusak ekosistem dan memperparah dampak.

“Kita masih punya PR Perda Tata Ruang,” cetus Widarto.

Ia menilai bahwa sinkronisasi antara pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan harus menjadi prioritas utama guna mencegah bencana yang merugikan rakyat secara materiel maupun jiwa. Masukan warga mengenai titik-titik banjir baru menjadi data krusial yang ia himpun untuk segera dicarikan solusi teknis melalui kebijakan anggaran dan pembangunan yang lebih terarah.

“Problemnya tata ruang kita, yang kedua penanganan banjir mulai dari hulu sungai kita,” katanya.

Menurut Widarto terdapat beberapa titik hulu sungai di Kabupaten Jember yang patut dijaga, diantaranya Sungai Jompo, Sungai Bedadung dan Sungai Mayang.

“Sungai sungai ini mempunyai hulu masing masing, yang hutannya harus kita jaga. Jika tidak, maka dampaknya masyarakat di hilir, yang akan menjadi korban,” katanya.

Mengawal Standar Kualitas Makan Bergizi Gratis (MBG)

Selain isu infrastruktur dan lingkungan, Widarto memberikan perhatian khusus pada implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember. Program ini, menurutnya, harus diawasi secara berlapis agar tidak hanya menjadi sekadar proyek pengadaan, tetapi benar-benar memberikan dampak nutrisi bagi anak-anak di Jember sesuai standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program, Widarto mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sedang menjalani evaluasi atau suspend di Kabupaten Jember.

“Itu merupakan langkah maju, untuk memperbaiki program MBG ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan,” jelasnya mengenai pentingnya mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.

Masyarakat Sebagai Pengawas Aktif: Melawan Intimidasi

Yang paling krusial, Widarto meminta warga untuk tidak tinggal diam jika melihat ada penyimpangan dalam layanan publik maupun pelaksanaan program pemerintah. Ia menekankan bahwa fungsi kontrol sosial dari masyarakat adalah benteng terakhir dalam menjaga integritas pembangunan daerah.

Ia menyadari adanya kekhawatiran di masyarakat untuk bersuara, terutama terkait potensi tekanan dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, selaku pimpinan dewan, ia memberikan jaminan bahwa aspirasi dan kritik masyarakat adalah hal yang sah dan dilindungi undang-undang.

“Jika ada temuan di lapangan, jangan takut untuk melapor atau mengkritisi. Jangan biarkan ada intimidasi terhadap warga yang menyampaikan pendapat,” tegas Widarto, memberikan sinyal kuat bahwa DPRD Jember siap berdiri di belakang warga yang memperjuangkan kebenaran.

Ia menilai bahwa sikap kritis dari masyarakat adalah upaya mendukung program pemerintah agar berjalan baik.

“Jangan dianggap kita benci, justru kita mendukung program itu agar lebih baik” ujarnya.

Melalui reses ini, Widarto berkomitmen untuk membawa seluruh "belanja masalah" tersebut ke gedung dewan. Penuntasan Perda Tata Ruang, mitigasi banjir yang komprehensif, serta pengawalan ketat terhadap pemenuhan hak gizi anak melalui MBG menjadi agenda prioritas yang akan terus didorong agar Kabupaten Jember bergerak ke arah yang lebih tertata dan inklusif. (Gil)