Bakesbangpol Jember Kawal Peta Kependudukan

JEMBER, 14 MEI 2026 – Pemerintah Kabupaten Jember terus mempercepat penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai langkah strategis dalam mendukung arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Jember yang digelar di Balai Diklat KKB BKKBN, Jalan Kalimantan Nomor 22 Jember, Rabu 13 Mei 2026.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) lintas sektor, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Koperasi dan Perdagangan, DPMD, Disporaparbud, DKPPP, DTPHP, Bapperida, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, DinsosPPPA, Dispendukcapil, Kementerian Agama Jember, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember.

Dari unsur Bakesbangpol Kabupaten Jember, hadir Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, Poerwahjoedi, SE., MM., sebagai bentuk dukungan terhadap penyusunan kebijakan kependudukan yang terintegrasi dan berbasis data lintas sektor.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KB, dilanjutkan sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Jember. Selanjutnya, peserta menerima pemaparan materi terkait Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) oleh perwakilan BKKBN Kantor Perwakilan Jawa Timur.

Dalam forum tersebut, dibahas pentingnya sinkronisasi data antar-OPD guna memastikan penyusunan PJPK berjalan komprehensif dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Selain menjadi dokumen perencanaan kependudukan, PJPK juga diproyeksikan sebagai pedoman strategis dalam mendukung pelaksanaan RPJMD dan RKPD Kabupaten Jember selama lima tahun mendatang.

Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Jember, Poerwahjoedi, menegaskan bahwa pembangunan kependudukan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial, kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan daerah.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab tantangan pembangunan di tengah dinamika pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan harus berbasis data yang valid dan terukur. Karena itu, sinergi antar-OPD menjadi kunci agar dokumen yang disusun dapat menjadi pedoman pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya di sela kegiatan.

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa penyempurnaan penyusunan PJPK Kabupaten Jember ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan ke depan. Masing-masing OPD diminta aktif membantu penyediaan data sesuai indikator yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen tersebut.

Selain itu, hasil penyusunan PJPK nantinya akan diverifikasi dan diajukan kepada BKKBN Republik Indonesia sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menyusun arah pembangunan kependudukan yang terencana, berkelanjutan, dan terintegrasi.

Forum koordinasi ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan isu kependudukan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketahanan sosial, hingga pemerataan infrastruktur.

Melalui keterlibatan aktif seluruh OPD, Pemerintah Kabupaten Jember berharap Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang disusun nantinya mampu menjadi landasan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan pembangunan masa depan serta mendukung terciptanya masyarakat Jember yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing. (but)