Wujudkan Perencanaan Berbasis Data, DPRD Jember Desak Sinkronisasi Validasi Profil Minat Bakat Disabilitas

JEMBER, 28 MEI 2026 - DPRD Kabupaten Jember menilai keberhasilan program inklusi bagi penyandang disabilitas sangat bergantung pada akurasi data dasar yang dimiliki pemerintah daerah.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Komisi D DPRD Jember pada Selasa, 26 Mei 2026, legislatif mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menghentikan pola penyusunan kebijakan yang hanya berbasis asumsi.

Anggota DPRD Jember, Suciati, meminta Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) segera melakukan pemetaan menyeluruh terhadap jenis kedisabilitasan serta kemampuan yang dimiliki warga disabilitas. Langkah itu dinilai penting agar program bantuan maupun pelatihan tidak tumpang tindih.

“Saya ingin menyarankan kepada Disnaker dan Dinas Sosial, jika data sudah ada maka pemetaan itu lebih mudah. Harus dipetakan mulai dari jenis disabilitas hingga kemampuan yang dimiliki,” kata Suciati.

Ia juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam pendataan agar tidak terjadi pengulangan pemberian pelatihan kepada penerima yang sama.

“Tolong diteliti betul. Jangan sampai satu orang disabilitas mengikuti satu jenis pelatihan hingga berulang-ulang. Jika data lengkap, hal seperti ini tidak akan terjadi dan penyaluran program tidak akan awut-awutan,” ujarnya.

Sorotan mengenai pentingnya pembenahan data juga disampaikan Ketua Pertimbangan Perpenca, Asrorul Mais. Ia menilai data penyandang disabilitas di Jember saat ini masih jauh dari kondisi riil di lapangan.

Menurutnya, banyak kasus disabilitas yang tidak tercatat karena adanya fenomena hidden disability atau disabilitas tersembunyi, yakni kondisi ketika seseorang tidak mengakui atau menyembunyikan status disabilitasnya.

“Secara teori, prevalensi disabilitas di negara berkembang berada di kisaran 10 hingga 15 persen dari jumlah penduduk. Jika penduduk Jember sekitar dua juta jiwa, maka potensi penyandang disabilitas bisa mencapai 200 ribu orang,” kata Mais.

Ia menambahkan, data yang selama ini dimiliki organisasi disabilitas belum mampu menggambarkan kondisi sebenarnya karena masih banyak penyandang disabilitas yang belum terdata secara formal.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Jember, Juhenik, mengatakan pihaknya tengah menyusun instrumen pendataan baru bersama organisasi disabilitas untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait profil pencari kerja disabilitas di Jember.

“Kami membutuhkan data yang jelas, misalnya berapa jumlah penyandang disabilitas yang ingin bekerja sebagai penerima upah, berapa yang ingin berwirausaha, hingga pelatihan apa yang dibutuhkan sesuai minat mereka. Semua itu nantinya akan terbaca melalui pemetaan tersebut,” ujar Juhenik.

DPRD Jember menyambut baik langkah pembenahan data tersebut. Dewan juga meminta pemerintah daerah mempercepat validasi lapangan agar penyusunan anggaran program inklusi pada tahun berikutnya dapat lebih efisien dan tepat sasaran. (gil)