Audiensi Bersama GMNI Jember, Komisi D DPRD Dorong Penguatan Data dan Kolaborasi Program Disabilitas

JEMBER, 26 MEI 2026 - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember menggelar audiensi bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember terkait pembahasan isu disabilitas di Kabupaten Jember, Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di DPRD Jember tersebut dihadiri oleh Komisi D DPRD Jember, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jember, Dinas Sosial (Dinsos) Jember, GMNI Jember, serta perwakilan penyandang disabilitas.

Audiensi dilaksanakan sebagai upaya membangun sinergi antara pemerintah daerah, organisasi mahasiswa, dan kelompok disabilitas dalam memperkuat perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya pada sektor ketenagakerjaan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam forum tersebut, para peserta membahas berbagai persoalan yang masih dihadapi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, mulai dari minimnya validasi data, keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan, hingga pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan program yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

Komisi D DPRD Jember menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan penyandang disabilitas secara konkret. Salah satu langkah penting yang menjadi perhatian bersama ialah penyediaan basis data yang valid dan terintegrasi agar program pelayanan maupun pemberdayaan dapat dilaksanakan secara efektif.

Kepala Bidang Pelatihan Disnaker Jember, Kaspar, menyampaikan bahwa kebutuhan data penyandang disabilitas telah menjadi pembahasan sejak pelaksanaan diskusi publik sebelumnya. Menurutnya, keberadaan data yang akurat menjadi dasar utama dalam menyusun program pelatihan maupun penempatan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas.

“Kita semua sudah bertemu dalam diskusi publik pada saat itu. Dibutuhkan data-data disabilitas. Di sisi lain, Kompda diharapkan dapat segera dibentuk agar kita semua bisa berkolaborasi,” ujar Kaspar dalam audiensi tersebut.

Selain membahas validasi data, forum audiensi juga menyoroti pentingnya pembentukan wadah kolaboratif antarpemangku kepentingan agar koordinasi program dapat berjalan lebih maksimal. Kolaborasi tersebut dinilai penting guna mempercepat realisasi kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas.

Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja (Penta) Disnaker Jember, Juhenik, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah tindak lanjut dalam rangka mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas, baik bagi pencari kerja maupun pelaku usaha mandiri.

“Kami sudah melakukan tindak lanjut bagaimana merumuskan format bagi pemberi kerja maupun disabilitas yang ingin membuka wirausaha melalui by name by address,” katanya.

Menurutnya, pendataan berbasis by name by address tersebut diharapkan mampu mempermudah pemerintah daerah dalam memetakan kebutuhan serta potensi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Dengan demikian, program pelatihan kerja, penyaluran tenaga kerja, hingga bantuan pengembangan usaha dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Perwakilan GMNI Jember dalam audiensi tersebut juga menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal isu disabilitas sebagai bagian dari upaya mendorong terciptanya keadilan sosial di tengah masyarakat. GMNI menilai bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan berwirausaha.

Melalui audiensi ini, seluruh pihak berharap adanya langkah nyata dan berkelanjutan dalam memperkuat pelayanan serta pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Sinergi antara DPRD, organisasi perangkat daerah, organisasi mahasiswa, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang inklusif, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan penyandang disabilitas.