BKPSDM Jember Monev Dampak Diklat ASN di Empat Sekolah

JEMBER, 14 OKTOBER 2026 – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jember melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Aparatur Sipil Negara (ASN) di tiga sekolah pada Selasa, 13 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi dampak pelatihan dan pendidikan (diklat) yang telah diikuti ASN setelah dua hingga tiga bulan pelaksanaan.

Monitoring dan evaluasi tersebut menyasar SMP Negeri 1 Jember, SMP Negeri 5 Jember, SMP Negeri 3 Ledokombo, serta SMP Negeri 3 Arjasa. Melalui kegiatan ini, BKPSDM Jember ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh ASN selama mengikuti diklat dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa diklat tidak sekadar menjadi kegiatan peningkatan kompetensi secara formal, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kinerja ASN dan kualitas pelayanan publik, khususnya di lingkungan pendidikan.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Kabupaten Jember, Artiantyo Wirjo Utomo, S.Psi., M.M., menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi diperlukan untuk melihat efektivitas pelatihan setelah peserta kembali menjalankan tugas di unit kerja masing-masing.

“Melalui monitoring dan evaluasi ini, kami ingin melihat sejauh mana hasil diklat telah diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Dengan demikian, pelatihan yang diikuti ASN diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mampu meningkatkan kompetensi dan kualitas kinerja,” ujarnya.

Pelaksanaan monev juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi ASN dalam mengimplementasikan hasil diklat. Informasi yang diperoleh dapat menjadi bahan evaluasi bagi BKPSDM dalam menyusun dan mengembangkan program peningkatan kompetensi aparatur agar semakin tepat sasaran.

BKPSDM Kabupaten Jember terus mendorong pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada hasil dan kebutuhan organisasi. Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, investasi pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja aparatur dan mutu pelayanan kepada masyarakat. (dik)