BPBD Jember Perkuat Kesiapsiagaan Bencana dari Forum Bulan PRB 2026 di Banten

JEMBER, 15 OKTOBER 2026 – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember memperkuat strategi pengurangan risiko bencana melalui keikutsertaan dalam rangkaian Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), 12-15 Oktober 2026.

Kepala BPBD Kabupaten Jember Dr. Drs. Edy Budi Susilo, M.Si., hadir mewakili Bupati Jember. Forum tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPBD, dunia usaha, dan pemangku kepentingan kebencanaan.

Edy Budi Susilo mengatakan, berbagai materi yang dibahas dalam Bulan PRB penting menjadi bahan evaluasi bagi daerah, terutama dalam memperkuat kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi.

Salah satu pesan utama yang mengemuka adalah pentingnya membangun ketangguhan dari lingkungan keluarga. Tema Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana 2026, Resilience Starts at Home atau ketangguhan berawal dari rumah, menegaskan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam mengenali ancaman, menyiapkan kebutuhan darurat, hingga menentukan langkah penyelamatan ketika bencana terjadi.

Konsep tersebut sejalan dengan penguatan program Keluarga Tangguh Bencana yang dikembangkan BNPB. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi juga didorong memiliki kemampuan untuk mengurangi risiko dan melakukan penyelamatan secara mandiri sebelum bantuan tiba.

Selain ketangguhan keluarga, forum juga membahas risiko kegagalan teknologi. Seminar yang menghadirkan unsur dunia industri tersebut menekankan pentingnya mitigasi terhadap potensi gangguan teknologi yang dapat berdampak pada keselamatan manusia, lingkungan, maupun aktivitas masyarakat.

Pada hari kedua, pembahasan diarahkan pada penanggulangan bencana yang inklusif melalui penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Keberadaan ULD dinilai penting agar kebutuhan penyandang disabilitas dapat diperhitungkan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari informasi peringatan dini, evakuasi hingga pemberian bantuan.

Forum juga menyoroti penguatan kelembagaan BPBD. Dalam Forum Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD, peserta membahas kesiapan dokumen penanggulangan bencana agar tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat dioperasionalkan ketika keadaan darurat terjadi.

Kesiapan peralatan dan sarana pendukung juga menjadi perhatian. Pemeriksaan berkala diperlukan untuk memastikan seluruh perangkat dapat digunakan secara optimal saat bencana terjadi.

Menurut Edy Budi Susilo,hasil forum tersebut menjadi masukan penting bagi BPBD Jember untuk terus memperkuat kesiapsiagaan daerah.

“Pengurangan risiko bencana harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Karena itu, kapasitas masyarakat, kesiapan kelembagaan, sarana prasarana, serta koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat,” ujar Edy Budi Susilo.

Ia menambahkan, pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama Bulan PRB 2026 akan menjadi bahan tindak lanjut di Kabupaten Jember. Penguatan edukasi masyarakat, evaluasi kesiapan peralatan, penyempurnaan perencanaan, serta peningkatan koordinasi menjadi bagian penting dalam membangun daerah yang lebih tangguh.

Dengan pendekatan tersebut, BPBD Jember tidak hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga mendorong upaya pencegahan dan mitigasi secara berkelanjutan. Tujuannya, risiko dapat ditekan dan masyarakat semakin siap menghadapi berbagai ancaman bencana. (tgh)