BPBD Jember Petakan Wilayah Rawan Kekeringan, Tempurejo Diprediksi Mulai Terdampak pada Puncak Musim Kemarau

JEMBER, 02 JULI 2026 – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan terjadi pada puncak musim kemarau tahun 2026. Melalui Tim Reaksi Cepat (TRC), BPBD melaksanakan patroli dan monitoring potensi kekeringan pada Kamis 02 Juli 2026 di sejumlah desa yang selama ini dikenal memiliki kerawanan terhadap krisis air bersih.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai langkah mitigasi dini untuk memetakan kondisi lapangan, mengidentifikasi potensi dampak, serta menyiapkan langkah penanganan apabila kekeringan benar-benar terjadi pada Agustus hingga September mendatang.

Patroli dilakukan di empat desa, yakni Desa Pondokrejo dan Desa Sidodadi di Kecamatan Tempurejo, serta Desa Rambipuji dan Desa Kaliwining. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Kepala BPBD Kabupaten Jember sekaligus merespons informasi prakiraan musim dari BMKG yang menyebutkan Kabupaten Jember telah memasuki musim kemarau sejak Mei dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekeringan yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini bergantung pada sumber mata air, sumur, maupun aliran pipanisasi sederhana.

Hasil pemantauan di Kecamatan Tempurejo menunjukkan adanya penurunan debit air yang perlu menjadi perhatian serius. Di Desa Pondokrejo, tepatnya Dusun Sumberejo Barat dan Dusun Sumberejo Timur, sebanyak 120 kepala keluarga berpotensi terdampak apabila kondisi kemarau terus berlangsung.

Tim menemukan bahwa masyarakat masih mengandalkan jaringan pipanisasi dari sumber mata air pegunungan serta sumur dengan kedalaman sekitar 13 meter. Namun, debit air dari sumber pegunungan mulai menurun, sementara sumur warga juga mengalami penyusutan debit meskipun masih dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil asesmen tersebut, BPBD memperkirakan Desa Pondokrejo berpotensi mengalami kekeringan pada bulan Agustus apabila tidak terjadi peningkatan curah hujan.

Sementara itu, di Desa Sidodadi, potensi dampak diperkirakan lebih besar. Sebanyak 572 kepala keluarga yang berada di RW 06 dan RW 07 Dusun Mandigu diperkirakan berisiko mengalami kesulitan air bersih. Berdasarkan hasil monitoring, sumur warga dengan kedalaman antara 10 hingga 15 meter mulai mengalami penurunan debit air.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Dusun Mandigu belum memiliki jaringan pipanisasi sehingga masyarakat hanya mengandalkan sumur dan sumber air sungai yang berjarak sekitar 500 meter hingga satu kilometer dari permukiman. Apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih setiap hari.

Berbeda dengan Kecamatan Tempurejo, kondisi di Kecamatan Rambipuji relatif lebih terkendali. Di Dusun Curah Ancar, Desa Rambipuji, sebanyak 40 kepala keluarga yang sebelumnya menjadi wilayah rawan kekeringan kini telah memperoleh akses air bersih melalui jaringan pipanisasi PDAM sehingga kondisi dinilai aman.

Hal serupa juga terjadi di Dusun Bedadung, Desa Kaliwining, yang memiliki potensi terdampak sebanyak 218 kepala keluarga. Kehadiran layanan pipanisasi PDAM terbukti mampu mengurangi risiko kekeringan dan menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan memperoleh air bersih saat musim kemarau.

Selama kegiatan berlangsung, tim BPBD melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, melaksanakan asesmen lapangan, mendokumentasikan kondisi sumber air, serta menghimpun informasi langsung dari perangkat desa dan masyarakat. Data hasil monitoring tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah kesiapsiagaan apabila status kekeringan mulai meningkat pada puncak musim kemarau mendatang.

BPBD juga merekomendasikan agar dilakukan pemantauan ulang dalam kurun waktu 20 hingga 30 hari ke depan serta meminta pemerintah desa segera melaporkan kepada BPBD apabila mulai terjadi krisis air bersih di wilayahnya agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Anggota TRC BPBD Kabupaten Jember, Parmuji, menjelaskan bahwa patroli ini merupakan bagian dari upaya mitigasi untuk memastikan pemerintah memiliki data kondisi riil di lapangan sebelum kekeringan benar-benar terjadi. Menurutnya, hasil pemantauan menunjukkan adanya perbedaan kondisi antarwilayah sehingga langkah penanganan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing desa.

"Kami melakukan pemantauan sejak dini agar potensi kekeringan dapat diantisipasi sebelum berdampak lebih luas kepada masyarakat. Dari hasil monitoring, wilayah Tempurejo mulai menunjukkan penurunan debit air yang perlu diwaspadai, sedangkan beberapa wilayah di Kecamatan Rambipuji sudah lebih aman berkat adanya pipanisasi PDAM. Kami mengimbau pemerintah desa terus memantau kondisi sumber air dan segera berkoordinasi dengan BPBD apabila mulai terjadi kesulitan air bersih sehingga bantuan dapat segera disalurkan," ujar Parmuji.

Melalui kegiatan patroli dan monitoring ini, BPBD Kabupaten Jember menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Upaya pemetaan wilayah rawan, koordinasi lintas sektor, serta monitoring berkala diharapkan mampu meminimalkan dampak kekeringan sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. (bob)