BUPATI JEMBER SERAHKAN SK PERPANJANGAN PPPK PARUH WAKTU, KOMITMEN PERJUANGKAN STATUS MENJADI PPPK PENUH WAKTU

Pemerintah Kabupaten Jember menyelenggarakan kegiatan penyerahan Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Masa Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Tahun 2025. Kegiatan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, pukul 13.00 WIB, bertempat di GOR PKPSO Kaliwates, Kabupaten Jember.Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Jember yang memberikan sambutan dan arahan kepada seluruh pegawai PPPK Paruh Waktu. Turut hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Ibu Rini Widyantini, serta Anggota DPR RI, Muhammad Khozin.Dalam sambutannya, Bupati Jember menyampaikan komitmennya untuk terus berupaya memperjuangkan nasib dan masa depan para pegawai PPPK Paruh Waktu agar ke depannya dapat memperoleh kesempatan menjadi PPPK Penuh Waktu. Harapan tersebut menjadi penyemangat bagi para pegawai untuk terus mengabdi, meningkatkan kinerja, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Bupati juga menekankan pentingnya menjaga kedisiplinan, integritas, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah. Upaya memperjuangkan peningkatan status kepegawaian tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, turut hadir dalam kegiatan tersebut dengan mengikutsertakan tiga orang pegawai PPPK Paruh Waktu. Partisipasi ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.Melalui kegiatan penyerahan SK perpanjangan ini, diharapkan seluruh pegawai PPPK Paruh Waktu semakin termotivasi untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, meningkatkan kompetensi, serta terus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Jember.Kelurahan Kepatihan mendukung peningkatan kualitas aparatur pemerintah dan berharap adanya kesempatan serta kebijakan yang memungkinkan PPPK Paruh Waktu dapat beralih menjadi PPPK Penuh Waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.