Camat Jombang Tegaskan Sensus Ekonomi Tidak Terkait Kenaikan Pajak dan Pencabutan Bansos

JEMBER, 09 Juli 2026 – Pemerintah Kecamatan Jombang bergerak cepat dan responsif dalam menyikapi maraknya disinformasi serta simpang siur berita yang beredar terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi di tengah masyarakat. Langkah taktis ini diwujudkan melalui perhelatan Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral yang digelar secara intensif di Pendopo Kecamatan Jombang pada Kamis (9/7/2026). Dalam forum resmi tersebut, Camat Jombang secara tegas meluruskan berbagai berita bohong (hoax) yang mengeklaim secara sepihak bahwa data sensus akan memicu kenaikan tarif pajak atau bahkan menjadi dasar penghapusan bantuan sosial (bansos) bagi warga kurang mampu.

Rakor yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB ini sengaja digelar guna merespons laporan berkala dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kabupaten. Berdasarkan data di lapangan, para petugas sensus dilaporkan masih sering menemui penolakan keras dan kesulitan yang signifikan saat meminta data riil dari warga. Kendala sosiologis ini ditengarai kuat dipicu oleh adanya provokasi negatif serta penyebaran informasi keliru di berbagai platform media sosial, seperti grup WhatsApp dan Facebook, yang menakut-nakuti masyarakat terkait dampak buruk pasca-pengisian data sensus tersebut.

"Saya mohon dengan sangat, informasi resmi ini segera disampaikan dan disebarluaskan kepada seluruh warga masyarakat di wilayah Kecamatan Jombang. Bahwasanya, tidak ada korelasi, sangkut paut, atau hubungan sama sekali antara pengumpulan data Sensus Ekonomi dengan kenaikan beban pajak individu maupun usaha. Isu yang beredar itu sama sekali tidak benar dan menyesatkan," tegas Camat Jombang, Farisa Jamal Taslim, S.STP., M.M., dengan nada berwibawa di hadapan para peserta forum rakor tersebut.

Lebih lanjut, Camat juga memberikan atensi khusus guna meluruskan kekhawatiran mendalam yang dirasakan oleh warga miskin. Selama beberapa pekan terakhir, muncul kecemasan di kalangan masyarakat bawah bahwa mereka akan kehilangan hak atas bantuan sosial dari pemerintah pusat setelah rumah tangga mereka disensus oleh petugas BPS. Hasil Sensus Ekonomi ditegaskan tidak akan serta-merta mengubah, mencabut, ataupun menggeser posisi atau status penerima bantuan sosial yang saat ini sedang berjalan. Menurut penjelasan Camat, tujuan utama dari makro-sensus ini murni untuk memotret secara nyata, objektif, dan transparan mengenai peta kekuatan serta potensi ekonomi riil masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Jember.

Pihak pemerintah menekankan bahwa tingkat akurasi data hasil sensus sangat krusial dan menjadi pilar penentu bagi masa depan pembangunan daerah. Jika warga bersikap apatis atau menolak memberikan data yang jujur dan valid, maka formula kebijakan pembangunan yang nantinya dirumuskan oleh pemerintah dikhawatirkan menjadi tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Oleh karena itu, gerakan edukasi masif, literasi digital, dan sosialisasi dari rumah ke rumah harus segera diorkestrasi oleh segenap jajaran perangkat desa demi menyukseskan program skala nasional ini.

Dalam sesi diskusi, beberapa Kepala Desa menyampaikan bahwa isu miring ini cepat menyebar karena minimnya literasi sebagian warga terhadap fungsi statistik negara. Menanggapi hal tersebut, pihak kecamatan bersama unsur TNI-Polri dari Koramil dan Polsek Jombang berkomitmen untuk mengawal jalannya pengumpulan data agar petugas lapangan mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan saat bertugas.

"Sensus Ekonomi ini adalah instrumen penting agar negara dan pemerintah daerah bisa melihat potret nyata struktur ekonomi kita saat ini. Kalau sensus ini tidak disukseskan dan tidak dilakukan dengan benar, maka program intervensi kebijakan yang dibuat pemerintah ke depan bisa keliru atau salah sasaran. Oleh sebab itu, kami meminta para Kepala Desa, Kepala Dusun, RT, RW, hingga tokoh masyarakat untuk aktif turun ke bawah memberikan pemahaman yang benar kepada warganya. Jangan sampai masyarakat kita mudah termakan provokasi liar di media sosial yang merugikan kepentingan bersama," pungkas Camat Jombang mengakhiri arahannya.

Rapat koordinasi ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Jombang untuk siap mengawal, mengedukasi, dan menyukseskan jalannya Sensus Ekonomi 2026 di wilayah masing-masing agar berjalan kondusif, aman, dan menghasilkan data yang akurat demi kesejahteraan masyarakat Jember.