Camat Pakusari Tegaskan Program "Wadul Guse" sebagai Kanal Resmi Aspirasi Warga

JEMBER, 28 MARET 2026 – Camat Pakusari, Rifendi Wahjuwibowo, menegaskan bahwa program "Wadul Guse" kini menjadi pilar utama dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat akar rumput.

Program inovatif ini dirancang sebagai ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan segala bentuk saran, masukan, hingga laporan terkait kendala pembangunan maupun persoalan sosial yang terjadi di wilayah Jember, khususnya di tingkat kecamatan.

Hal tersebut disampaikan Rifendi dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) yang dirangkai dengan kegiatan Halal bi Halal pada Jumat, 27 Maret 2026.

Bertempat di lingkungan Kantor Kecamatan Pakusari, acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimcam mulai dari Danramil, Kapolsek, Kepala KUA, serta seluruh Kepala Desa dan staf kecamatan. Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyelaraskan program kerja pasca-libur Lebaran.

Dalam arahannya, Rifendi menjelaskan bahwa kehadiran Wadul Guse merupakan bentuk responsivitas pemerintah terhadap dinamika kebutuhan publik yang semakin kompleks.

Menurutnya, birokrasi tidak lagi boleh bersifat kaku dan satu arah, melainkan harus menyediakan kanal yang mudah diakses agar setiap suara warga dapat didengar secara langsung oleh pimpinan daerah.

"Wadul Guse ini hadir sebagai wadah resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara leluasa. Mulai dari saran konstruktif, masukan terkait kebijakan, hingga laporan mengenai masalah di lapangan, semuanya bisa disalurkan di sini," ujar Rifendi di hadapan para pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan sebuah program pemerintah sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Dengan adanya kanal laporan ini, proses monitoring terhadap efektivitas pelayanan publik di tingkat desa hingga kecamatan dapat berjalan lebih transparan.

Kehadiran Danramil, Kapolsek, dan para Kepala Desa dalam acara tersebut juga dimaksudkan agar sosialisasi program ini bisa diteruskan secara masif hingga ke tingkat dusun dan lingkungan.

Pengembangan program ini juga diharapkan mampu memangkas jarak birokrasi yang selama ini dianggap terlalu panjang oleh sebagian kalangan.

Dengan integrasi data laporan yang terpusat, setiap keluhan dapat terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan pemerintah dalam menentukan prioritas kebijakan pembangunan di wilayah masing-masing. (zal)