Di Balik Rapat Panas DPRD Jember: Ada Misi Besar Bangun Jalan, PJU dan Rumah Sakit

JEMBER, 12 AGUSTUS 2026 – Suasana rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 di DPRD Jember memang sempat memanas. Adu argumentasi, kritik, hingga perbedaan pandangan antarfraksi mewarnai pembahasan yang berlangsung intensif hingga Selasa, 11 Agustus 2026. Namun di balik dinamika tersebut, tersimpan sebuah agenda besar yang sedang dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Jember: membangun jalan, memperluas penerangan jalan umum, dan memperkuat layanan rumah sakit.

Pembahasan yang telah berlangsung sejak 31 Juli 2026 itu mempertemukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember dalam upaya menyusun arah pembangunan Jember tahun 2027. Meski perdebatan terjadi, semangat yang mengemuka tetap sama, yakni memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara hati-hati, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Salah satu pembahasan yang menjadi sorotan adalah rencana dana talangan atau pinjaman daerah sebesar Rp786,573 miliar yang diajukan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan.

Dana tersebut direncanakan dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas jalan sebesar Rp400 miliar, pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) sebesar Rp200 miliar, pengembangan RSUD dr. Soebandi sebesar Rp130 miliar, serta pengembangan RSD Balung sebesar Rp56,573 miliar.

Sejumlah anggota DPRD mendorong agar tahapan pembahasan KUA-PPAS dipercepat sehingga program-program prioritas tersebut dapat segera dipersiapkan dan dilaksanakan.

Anggota DPRD Jember dari Fraksi Partai Gerindra, Siswono, menegaskan bahwa percepatan pembahasan perlu didukung selama seluruh proses dilakukan sesuai aturan.

“Kita sepakat mendorong percepatan, tetapi tahapannya harus jelas, dilalui dengan benar, dan tidak menabrak aturan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ardi Pujo Prabowo dari Fraksi Gerindra. Ia berharap pembahasan tetap fokus pada penyelesaian tahapan KUA-PPAS sehingga tidak berlarut-larut dan memberikan kepastian bagi proses penyusunan APBD 2027.

“Yang penting tahapan penetapan KUA-PPAS diselesaikan lebih dulu, kemudian pembahasan detail dapat dilakukan pada tahap berikutnya,” katanya.

Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah catatan, terutama terkait proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dasar perencanaan, dan struktur pembiayaan pembangunan. Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menilai target PAD perlu terus diperkuat agar kemampuan fiskal daerah semakin besar dan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Sementara itu, Edi Cahyo Purnomo meminta agar seluruh proses perencanaan dan penganggaran dijelaskan secara komprehensif sehingga setiap program prioritas memiliki dasar perencanaan yang kuat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dukungan terhadap percepatan penyelesaian pembahasan juga datang dari Nur Hasan dari Fraksi PKS, yang mendorong agar keputusan terkait KUA-PPAS segera diambil sehingga tahapan penyusunan APBD 2027 dapat berjalan tepat waktu.

Hingga rapat terakhir, pembahasan KUA-PPAS masih akan dilanjutkan pada agenda berikutnya sebagai bagian dari proses penyempurnaan dokumen sebelum memasuki tahapan penetapan APBD Tahun Anggaran 2027. Di balik rapat yang terlihat panas, Jember sesungguhnya sedang mempersiapkan langkah besar menuju pembangunan yang lebih maju, sehat, dan berdaya saing. (rus)