Dorong Kemandirian Ekonomi, Edi Cahyo Ajak UMKM Jember Go Digital

JEMBER, 18 Juli 2026 – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Edi Cahyo Purnomo, menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah munculnya "program siluman" atau kegiatan pembangunan yang tidak melalui mekanisme perencanaan resmi.

​Ajakan tersebut disampaikan politikus yang akrab disapa Ipung ini saat menggelar reses masa persidangan II Tahun 2026 di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, pada Jumat, 17 Juli 2026.

​Menurut Ipung, keterlibatan publik dalam pengawasan anggaran adalah hak konstitusional, mengingat APBD bersumber dari uang pajak rakyat. Oleh karena itu, ia mendorong warga agar memahami alur perencanaan anggaran agar setiap program pembangunan benar-benar berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan kepentingan sepihak.

​“Uang yang dikelola dalam APBD berasal dari pajak masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui sekaligus mengawasi bagaimana anggaran tersebut direncanakan dan digunakan. Jangan sampai ada program yang tidak melalui mekanisme perencanaan, tetapi tiba-tiba muncul dan dilaksanakan,” tegas Ipung di hadapan konstituennya.

​Lebih lanjut, ia menjelaskan alur birokrasi penganggaran yang transparan. Setiap program harus berawal dari aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Usulan tersebut selanjutnya diinput ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dibahas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga penetapan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

​Ipung berkomitmen bahwa dirinya akan terus mengawal setiap aspirasi masyarakat agar tidak mengalami perubahan atau hilang selama proses pembahasan anggaran di DPRD.

​Selain menyoroti transparansi anggaran, dalam kesempatan tersebut Ipung juga memberikan perhatian khusus pada sektor ekonomi kreatif. Ia mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jember untuk mulai merambah pasar digital guna memperluas jangkauan bisnis.

​Menurut Ipung, ketergantungan pelaku usaha pada belanja pemerintah perlu dikurangi dengan memperkuat kemandirian pemasaran melalui teknologi.

​“Kami berencana menginisiasi pelatihan pemasaran digital. Pelaku UMKM harus mampu memanfaatkan media sosial dan platform digital agar omzet mereka meningkat dan jangkauan pasarnya lebih luas, tidak hanya mengandalkan proyek atau bantuan dari pemerintah saja,” pungkasnya.

​Kegiatan reses ini pun mendapatkan respons positif dari warga yang berharap agar pengawasan anggaran yang ketat dapat menjamin pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi di wilayah Pakusari berjalan tepat sasaran. (rcx)