DPRD Jember Siap Kawal Aspirasi Pendukung MBG hingga ke Presiden

JEMBER, 23 JUNI 2026. Ratusan massa yang tergabung dalam DPC Pro Garda Indonesia Bersatu (Progib) Kabupaten Jember bersama Aliansi Masyarakat Jember menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Jember pada Senin, 22 Juni 2026.

Massa berkumpul sejak pagi pukul 09.00 WIB untuk menyampaikan aspirasi mereka agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan oleh pemerintah pusat.

Aksi tersebut mendapat respons langsung dari Ketua DPRD Kabupaten Jember, Ahmad Halim, yang menyatakan siap mengakomodir seluruh tuntutan masyarakat.

“Aspirasi ini akan kami sampaikan bukan hanya kepada DPR-RI dan BGN, kalau perlu akan kita sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto,” tegas Halim di hadapan para pendemo.

Ia menjelaskan bahwa DPRD akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui jalur tertulis maupun online, mengingat penyampaian informasi kini sudah bisa dilakukan secara digital.

“Sekarang kan zamannya sudah online. Setiap aspirasi sekarang sudah bisa langsung diakses melalui media-media online dan tentunya pasti akan dibaca. Tapi nanti kita juga akan kirim surat tertulis,” ujarnya.

Halim juga memastikan bahwa DPRD akan mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas permasalahan teknis yang terjadi di lapangan, termasuk perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang ada di Kabupaten Jember.

“DPRD akan merekomendasikan, mengevaluasi, dan mendorong agar yang tidak sesuai segera disesuaikan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Progib Kabupaten Jember, Subakri Firdaus atau yang akrab disapa Cak Sukri, menegaskan bahwa aksi damai ini bukan sekadar bentuk dukungan terhadap program MBG, melainkan juga cerminan kepedulian masyarakat terhadap situasi yang berkembang belakangan ini.

“Ini bukan sekadar urusannya dengan bagaimana agar MBG berkelanjutan, tetapi sebagai bentuk keprihatinan kami terhadap situasi yang berkembang,” ujar Cak Sukri.

Ia mengungkapkan bahwa di Kabupaten Jember terdapat 221 Dapur SPPG, dan jika setiap dapur menyerap 50 tenaga kerja, maka lebih dari 10.000 warga telah terserap lapangan kerja melalui program ini.

“Tak bisa dipungkiri, program MBG juga dirasakan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM,” tambah Cak Sukri.

Meski mendukung keberlanjutan MBG, Cak Sukri mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut, termasuk menindak oknum yang dinilai menggerogoti kebijakan pemerintah.

“Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program MBG, masih ada kekurangan. Karenanya, kami mendesak agar dilakukan evaluasi total,” tandasnya. (gil)