Evaluasi BLUD Jember, Pemkab Dorong Tata Kelola Keuangan Puskesmas Lebih Akuntabel

JEMBER, 18 MEI 2026 - Pemerintah Kabupaten Jember menggelar Rapat Evaluasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Senin, 18 Mei 2026, di Aula Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Jember sekaligus Kepala Bapenda, Achmad Imam Fauzi, S.P., M.Si. Kegiatan ini turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan dan PPKB, Kepala BPKAD, Plt. Inspektur, serta seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Jember.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keuangan BLUD, khususnya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pengelolaan keuangan pada unit layanan kesehatan daerah.

Dalam arahannya, Achmad Imam Fauzi menegaskan pentingnya sinergi antarperangkat daerah guna memastikan pengelolaan keuangan BLUD berjalan sesuai regulasi dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Evaluasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan keuangan BLUD berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Kita ingin seluruh unit layanan, khususnya puskesmas, mampu mengelola keuangannya secara profesional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus meningkat,” ujar Achmad Imam Fauzi.

Ia juga menambahkan bahwa penguatan tata kelola keuangan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administrasi, tetapi juga pada pencapaian kinerja pelayanan yang optimal.

“Keuangan BLUD harus dikelola secara adaptif dan bertanggung jawab. Dengan evaluasi berkala seperti ini, kita dapat mengidentifikasi kendala di lapangan sekaligus merumuskan solusi bersama demi mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Jember,” tambahnya.

Melalui rapat evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember berharap pengelolaan keuangan BLUD dapat memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan kesehatan fiskal APBD Kabupaten Jember secara keseluruhan, sekaligus meningkatkan rasio kemandirian pendapatan daerah. (na)