Inspektorat Perkuat Kualitas SAKIP

JEMBER, 7 SEPTEMBER 2026 – Inspektorat Kabupaten Jember turut memperkuat upaya peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui kegiatan Asistensi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, Senin 7 September 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut berlangsung di Lobby Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dan diikuti sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pendampingan SAKIP Pemerintah Kabupaten Jember bersama Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada hari pertama, pembahasan difokuskan pada rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kelengkapan dokumen yang terdapat pada aplikasi e-SAKIP Jember PAPUMA.

Kegiatan dibuka oleh Plt. Inspektur Kabupaten Jember, Penny Artha Medya, S.E., Ak. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya keseriusan setiap perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP. Menurutnya, SAKIP tidak semata-mata berkaitan dengan kelengkapan dokumen, tetapi harus mencerminkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja.

“Kami berharap asistensi ini dapat menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk benar-benar memahami rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dan melakukan perbaikan secara konkret. Jangan sampai SAKIP hanya dipandang sebagai pemenuhan administrasi, tetapi harus menjadi bagian dari proses untuk memastikan setiap program dan kegiatan memberikan hasil yang jelas bagi masyarakat,” ujar Penny.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember juga menghadirkan Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D. dari Universitas Gadjah Mada sebagai narasumber. Prof. Mudrajad merupakan guru besar UGM yang memiliki kepakaran antara lain dalam bidang ekonomi pembangunan, ekonomi regional, pembangunan daerah, serta perencanaan wilayah.

Kehadiran narasumber dari UGM memberikan penguatan dalam proses asistensi, khususnya dalam memberikan perspektif akademis terhadap penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Pembahasan diarahkan agar perangkat daerah mampu melihat hubungan antara dokumen perencanaan, indikator kinerja, pelaksanaan program, hingga hasil yang ingin dicapai.

Pada hari pertama, sejumlah perangkat daerah mengikuti pembahasan, di antaranya BKPSDM, Bakesbangpol, BPBD, Bapenda, Bapperida, Disporabudpar, Dispendukcapil, Dinkes PPKB, DKPP, Diskominfo, Dinkopumdag, Dinas PUPR, DPMD, DPM PTSP, Dispendik, Dishub, DPRKP LH, Dinsos P3A, DTPHP, Disnaker, Inspektorat, RSD dr. Soebandi, RSD Balung, RSD Kalisat, Satpol PP, serta Sekretariat DPRD.

Setiap perangkat daerah diarahkan untuk memeriksa kembali data dan dokumen yang telah diinput ke dalam aplikasi e-SAKIP Jember PAPUMA. Langkah tersebut diperlukan karena data yang terdapat dalam aplikasi menjadi salah satu bahan pembahasan dalam proses asistensi.

Perwakilan Inspektorat Kabupaten Jember, Ria Puspitasari Setiadi, S.E., Ak., menyampaikan bahwa proses tindak lanjut harus dilakukan secara terukur dan didukung bukti yang memadai.

“Kami mendorong setiap perangkat daerah untuk tidak hanya memahami rekomendasi hasil evaluasi, tetapi juga memastikan tindak lanjutnya dapat dibuktikan melalui dokumen dan data yang sesuai. Dengan begitu, perbaikan SAKIP dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan,” jelas Ria.

Menurutnya, pemanfaatan PAPUMA juga menjadi bagian penting dalam membangun pengelolaan kinerja yang lebih tertib dan terintegrasi. Dengan ketersediaan data yang lengkap dan konsisten, proses pemantauan serta evaluasi kinerja diharapkan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Asistensi yang berlangsung pada 7–8 September 2026 ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman perangkat daerah sekaligus mendorong perbaikan kualitas implementasi SAKIP di Kabupaten Jember. Inspektorat Kabupaten Jember berkomitmen mendukung proses tersebut melalui pengawasan dan pendampingan agar rekomendasi hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti secara optimal.

Melalui sinergi antara perangkat daerah, Inspektorat Kabupaten Jember, Bapperida, Bagian Organisasi, Diskominfo, serta UGM, penguatan SAKIP diharapkan tidak berhenti pada peningkatan nilai evaluasi, tetapi mampu membangun budaya kerja pemerintahan yang berorientasi pada hasil, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (ily)