Jelbuk Perkuat Sinergi, Pajak Daerah Jadi Tanggung Jawab Bersama

JEMBER, 20 MEI 2026 - Pendopo Kecamatan Jelbuk menjadi saksi penguatan komitmen bersama dalam menyukseskan pajak daerah melalui Rapat Koordinasi yang digelar pada Rabu, 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri kepala desa (kades) se-Kecamatan Jelbuk, kepala dusun (kasun), perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Sekretaris Kecamatan (Sekcam), Kasi Pemerintahan (Kasi Pem), Plt Camat Jelbuk, serta Satpol PP. Jumlah undangan yang hadir tercatat sebanyak 42 orang.

Rapat koordinasi tersebut membahas percepatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), evaluasi capaian pajak daerah, hingga agenda monitoring dan evaluasi (monev) keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam sambutannya, Kasi Pem dan Trantibum Kecamatan Jelbuk yang diwakili Miswanto menegaskan pentingnya peran perangkat desa dalam memastikan SPPT telah diterima masyarakat. Ia meminta seluruh kasun dan pemerintah desa aktif melakukan penagihan PBB setelah SPPT disampaikan kepada wajib pajak.

“SPPT apakah sudah disampaikan kepada masyarakat atau wajib pajak? Kalau sudah disampaikan, tolong segera ditagihkan PBB-nya,” ujar Miswanto di hadapan peserta rapat.

Ia juga menyampaikan bahwa Kecamatan Jelbuk akan melaksanakan monitoring dan evaluasi penarikan PBB sekaligus monev keuangan DD dan ADD di sejumlah desa. Jadwal monev tersebut dimulai dari Desa Sukojember pada Senin, 25 Mei 2026, dilanjutkan Desa Panduman pada Selasa, 26 Mei 2026, Desa Sukowiryo pada Selasa, 2 Juni 2026, Desa Jelbuk pada Rabu, 3 Juni 2026, Desa Sucopangepok pada Kamis, 4 Juni 2026, dan Desa Sugerkidul pada Senin, 8 Juni 2026. Seluruh kegiatan dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Sementara itu, perwakilan Bapenda Kabupaten Jember, Nendar, menekankan bahwa pencapaian PBB bukan hanya menjadi tugas pemerintah daerah, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga pemerintah desa.

“PBB menjadi tanggung jawab kita bersama. Bapenda juga dituntut mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga apabila ada operator desa yang mengalami kesulitan saat input PBB, kami siap membantu dan mendampingi prosesnya,” katanya.

Nendar juga mendorong para kasun untuk mulai memahami sistem E-PBB guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan pelaporan pajak. Menurutnya, Kecamatan Jelbuk menunjukkan perkembangan positif dalam capaian PBB.

“Bulan kemarin Kecamatan Jelbuk berada di peringkat 30, dan bulan ini naik menjadi peringkat 29. Artinya, sudah ada capaian yang menunjukkan progres,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt Camat Jelbuk, Pairi, ST, mengajak seluruh elemen pemerintah desa untuk memperkuat koordinasi demi mendukung seluruh program pemerintah daerah. Ia mengakui bahwa capaian Kecamatan Jelbuk masih perlu ditingkatkan karena sebelumnya berada di peringkat 30 dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember.

“Kita harus bekerja sama dan terus berkoordinasi agar seluruh program Bupati dapat terlaksana dengan baik,” katanya.

Pairi juga menegaskan pentingnya membangun komunikasi dan mencari solusi bersama ketika muncul kendala di lapangan. Menurutnya, sinergi antara masyarakat, kasun, pemerintah desa, kecamatan, hingga pemerintah kabupaten menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.

“Jika ada masalah, mari kita cari solusi terbaik bersama agar masyarakat, kasun, desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten sama-sama merasa nyaman,” ujarnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Kecamatan Jelbuk berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat. Selain menjadi sumber utama pendapatan daerah, pajak dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Jember. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan masyarakat, target pajak daerah diharapkan dapat tercapai secara optimal pada tahun 2026. (ama)