Kemiskinan Jember Turun Jadi 8,67 Persen, Dinsos PPPA Gelar FGD Percepat Pengentasan

JEMBER, 06 OKTOBER 2026 –  Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jember turun menjadi 8,67 persen pada Maret 2025, dari 9,01 persen pada Maret 2024. Untuk menjaga tren itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menggelar Forum Group Discussion (FGD) Strategi Perumusan Kegiatan Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Aula Bawah Timur Pemkab Jember pada Senin, 05 Oktober 2026.

Kegiatan ini menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi di Rembangan pada 18 September 2026. Forum mempertemukan pejabat eselon pelaksana program organisasi perangkat daerah (OPD) sdengan narasumber dari Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember.

Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin Jember pada Maret 2025 mencapai 216,76 ribu jiwa, berkurang 8,01 ribu jiwa dari 224,77 ribu jiwa pada Maret 2024. Garis Kemiskinan naik 4,05 persen, dari Rp459.043 menjadi Rp474.903 per kapita per bulan.

FGD ini memiliki tiga tujuan. Pertama, mengidentifikasi sejauh mana rencana program dan kegiatan OPD berdampak pada target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD. Kedua, menerima evaluasi dan masukan narasumber serta BPS terhadap program yang dinilai belum optimal. Ketiga, menjadikan hasil forum sebagai pertimbangan penentuan kegiatan dan kebutuhan anggaran tahun berikutnya.

Narasumber dari TP3D, Bambang Herry Purnomo dan Rista Setyana, bersama Muhamad Suharsa dari BPS, membahas arah kebijakan Bupati Jember dalam menekan angka kemiskinan. Mereka juga mengulas potensi daerah dan praktik baik kabupaten/kota lain yang berhasil mempercepat pengentasan kemiskinan.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Jember, Lingga Diputra, S.Sos., mengingatkan bahwa hasil kerja OPD belum sepenuhnya selaras dengan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Perlu dicermati lagi hasil dari BPKP terkait penurunan angka kemiskinan ini masih belum selaras. Masih ditemukan output yang direncanakan OPD belum mencerminkan adanya penurunan kemiskinan," ujarnya.

Lingga juga menyinggung aplikasi Sistem Informasi Data Desa Terintegrasi (SINGASARI) yang disebut BPS. "BPS mengatakan ada aplikasi sebetulnya ini sudah lama, tapi kita belum tahu sama sekali, namanya Singasari. Besok mungkin dari perwakilan Dinsos dan BPS Jember ke BPS Provinsi untuk mengakses aplikasi itu," katanya.

Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,67 persen menunjukkan arah yang positif. Namun, FGD ini menegaskan bahwa capaian tersebut perlu diikuti penyelarasan program antar-OPD agar setiap kegiatan dan anggaran berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan di Jember. (rou)