Pemkab Jember Perkuat Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar pada Senin (7/9/2026) di Ruang Rapat TP3D Kantor Pemerintah Kabupaten Jember.

Rapat dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi dan diikuti oleh berbagai unsur pemerintah daerah serta instansi terkait, di antaranya Bank Indonesia Jember, KADIN, Kodim Jember, Perum BULOG, Kejaksaan Negeri Jember, Polres Jember, Bapperida, Diskopumdag, DKPPP, DPUPR, DPRKPLH, Inspektorat, Diskominfo, serta Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Koordinasi ini dilakukan untuk menyatukan langkah dalam menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, serta mengawal pertumbuhan ekonomi agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembahasan, Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat, mempercepat realisasi belanja pemerintah, mendorong investasi, serta memastikan kegiatan produksi dan perdagangan tetap berjalan dengan baik. Kondisi musim kemarau yang berlangsung cukup panjang juga menjadi perhatian karena dapat memengaruhi produksi sejumlah komoditas pangan.

Sementara itu, Bappenas menyampaikan bahwa kondisi perekonomian nasional masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pemerintah juga terus mendorong penguatan fondasi ekonomi sebagai bagian dari upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa mendatang.

Perkembangan ekonomi di tingkat daerah turut menjadi perhatian. Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda. Karena itu, pemerintah daerah perlu menjadikan perkembangan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam menentukan program dan kebijakan yang sesuai dengan potensi serta kebutuhan masing-masing wilayah.

Pada sektor pangan, Perum BULOG menyampaikan perkembangan penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan kepada masyarakat. BULOG juga terus melakukan pemantauan harga serta menjaga ketersediaan cadangan pangan dan kelancaran distribusi.

Langkah tersebut menjadi penting untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau. Apabila diperlukan, operasi pasar juga dapat dilakukan sebagai salah satu bentuk intervensi untuk menjaga stabilitas harga.

Dari sektor pertanian, pemerintah juga terus melakukan pengawasan terhadap produksi dan perkembangan harga sejumlah komoditas, khususnya komoditas pangan yang berpengaruh terhadap inflasi. Kondisi harga ayam, telur, cabai, dan komoditas lainnya menjadi bagian dari pemantauan agar tidak menimbulkan gejolak harga di tingkat masyarakat.

Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong pemerintah daerah untuk terus memantau perkembangan harga pangan dan mengambil langkah cepat apabila terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dapat menyasar masyarakat hingga tingkat kecamatan.

Pengendalian inflasi juga perlu dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing komoditas dan ketersediaan pasokan di lapangan. Oleh karena itu, koordinasi antara TPID, BULOG, Satgas Pangan, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait menjadi hal penting dalam menjaga stabilitas harga.

Dalam kesempatan yang sama, Kantor Staf Presiden (KSP) menekankan perlunya penguatan peran TPID dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga di daerah. Setiap persoalan yang muncul di lapangan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dan langkah yang tepat.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah. Pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui pemantauan harga, tetapi juga dengan memastikan produksi, distribusi, ketersediaan pangan, serta daya beli masyarakat tetap terjaga.

Ke depan, berbagai program dan kebijakan akan terus diarahkan agar mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan, stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember diharapkan dapat terus terjaga.