Kepala Diskopumdag Jember Terima Aspirasi Masyarakat Terkait Kondisi Pasar Tanjung

JEMBER, 15 SEPTEMBER 2026 – Pemerintah Kabupaten Jember terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan aspirasi terkait berbagai persoalan yang berkembang di lapangan. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, Selasa, 15 September 2026.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Jember, Dra. Sartini, M.M., turut mengikuti kegiatan tersebut. Kehadiran Kadiskopumdag menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendengarkan secara langsung masukan yang disampaikan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kondisi pasar dan aktivitas perdagangan di Kabupaten Jember.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah pandangan dan aspirasi mengenai kondisi serta aktivitas perdagangan yang berlangsung di wilayah Jember. Penyampaian aspirasi menjadi ruang komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah untuk menyampaikan persoalan maupun kondisi yang ditemui secara langsung di lapangan.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan, Diskopumdag Jember turut memberikan perhatian terhadap berbagai masukan yang berkaitan dengan keberadaan pedagang, kondisi pasar, hingga penataan aktivitas perdagangan.

Sartini menyampaikan, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya terkait penataan pedagang di kawasan Pasar Tanjung, termasuk menyiapkan area yang dapat dimanfaatkan oleh para pedagang.

“Kami juga sudah membersihkan di wilayah utara Pasar Tanjung, tinggal para pedagang nanti bisa menempati. Kami sudah berupaya dan memberikan edukasi kepada para pedagang untuk bisa naik ke atas,” ujar Sartini.

Menurutnya, upaya penataan tersebut dilakukan secara bertahap dengan tetap memberikan pemahaman kepada para pedagang mengenai kondisi dan pemanfaatan area yang telah disiapkan.

Kegiatan penyampaian aspirasi juga menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah, pedagang, pelaku usaha, dan masyarakat. Masukan yang disampaikan secara langsung diharapkan dapat menjadi bahan bagi perangkat daerah terkait dalam memahami kondisi di lapangan serta menentukan langkah tindak lanjut sesuai tugas dan kewenangannya. (adh)