Lebih dari Sekadar Penghargaan, Pemkab Jember Optimalkan Pembangunan Inklusif Lewat Evaluasi Parahita Ekapraya

JEMBER, 14 OKTOBER 2026 - Bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) bukan sekadar ajang meraih trofi atau piala apresiasi. Lebih dari itu, momentum ini dimanfaatkan sebagai pijakan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Jember benar-benar inklusif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Verifikasi Lapangan (Verlap) PPE Tahun 2024–2025 yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Jember pada Rabu, 14 Oktober 2026, bertempat di Ruang Rapat Bapperida Jember.

Pertemuan ini menghadirkan jajaran pejabat dan staf teknis dari Bapperida, Inspektorat, Dinas Sosial PPPA, serta BPKAD Kabupaten Jember guna menyinkronkan program dan data pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah.

Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan, dan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Sosial PPPA Kabupaten Jember, dr. Oktavia Wahyu Krisna Murti, M.M., menekankan bahwa esensi utama dari verifikasi lapangan ini adalah untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan program daerah telah memberi dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pemenuhan dokumen pendukung dan eviden di lapangan adalah bentuk akuntabilitas publik atas komitmen pembangunan yang responsif gender.

"Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh OPD penunjang untuk memastikan eviden pelaksanaan program responsif gender telah terarsip dengan baik, sehingga tahapan verifikasi lapangan PPE Tahun 2024–2025 ini berjalan lancar dan memberikan hasil terbaik bagi Kabupaten Jember." tutur Oktavia.

​Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Bapperida Kabupaten Jember, Didik Eko Pramono, S.E., M.S.I., menyampaikan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan hingga pelaksanaan anggaran daerah benar-benar berperspektif gender.

"Kami memohon agar pendamping dapat memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran terkait, merujuk pada pentingnya edukasi berkelanjutan agar setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam merancang program kerja yang adil, setara, dan responsif gender." ujar Didik Eko Pramono.

Melalui konsolidasi ini, Pemkab Jember menunjukkan langkah nyata bahwa kesetaraan gender dan pembangunan inklusif telah menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan Kabupaten Jember. (ysf)