Optimalisasi PBB 2026: Kecamatan Balung Perkuat Monitoring Tahap Pertama
- 14 April 2026
- Dibaca 209 Kali
Bagikan Via:
Optimalisasi PBB 2026: Kecamatan Balung Perkuat Monitoring Tahap Pertama
JEMBER, 14 APRIL 2026 – Pemerintah Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, terus memperkuat pengawasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2026 melalui tahap pertama monitoring dan evaluasi yang digelar pada Senin dan Selasa, 13–14 April 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong percepatan capaian pembayaran pajak sekaligus memastikan ketertiban administrasi di tingkat desa. Pemerintah kecamatan menargetkan pelunasan PBB dapat rampung sesuai jadwal, yakni pada Agustus mendatang.
Kegiatan perdana berlangsung di Desa Balung Lor pada Senin, 13 April 2026. Pertemuan tersebut dihadiri kepala desa, perangkat desa, serta perwakilan Kecamatan Balung melalui Seksi Pemerintahan.
Dalam forum tersebut, para petugas pemungut PBB mendapatkan evaluasi terkait progres pelunasan, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta menyusun strategi percepatan agar target terpenuhi.
Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Balung, Misnari, mengatakan monitoring tahap pertama ini difokuskan untuk memetakan kondisi awal capaian PBB di masing-masing wilayah.
“Ini bagian dari tahap awal untuk melihat sejauh mana progres pembayaran PBB di desa-desa,” ujarnya.
Ia menegaskan, target pelunasan pada Agustus membutuhkan kerja aktif dan koordinasi lintas unsur, mulai dari petugas pajak, perangkat desa, hingga masyarakat. “Diperlukan sinergi agar pelunasan PBB bisa tercapai tepat waktu,” katanya.
Menurut Misnari, proses pengawasan tidak berhenti pada tahap pertama. Evaluasi lanjutan akan dilakukan pada tahap berikutnya untuk memastikan tren pembayaran terus meningkat. “Monitoring akan berlanjut ke tahap kedua guna memastikan progres berjalan sesuai target,” ucapnya.
Pemerintah Kecamatan Balung menilai monitoring berkala menjadi kunci dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor PBB. Dengan koordinasi yang intensif antara pemerintah desa dan kecamatan, kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak diharapkan meningkat, sehingga mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.