Pasca-Aksi "Indonesia Cemas", DPRD Jember Siap Teruskan Aspirasi Mahasiswa ke Pemerintah Pusat

JEMBER, 18 JUNI 2026. Sekretariat dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember memastikan akan segera menindaklanjuti berkas tuntutan dan pakta integritas yang telah disepakati bersama aliansi mahasiswa Cipayung Plus dan BEM se-Jember.

Langkah ini merupakan implementasi nyata dari tugas dan fungsi DPRD sebagai jembatan aspirasi masyarakat di daerah.

Selepas menemui massa aksi yang berlangsung dengan tertib di halaman depan Kantor DPRD Jember pada Senin sore, 15 Juni 2026 lalu, jajaran pimpinan dewan menegaskan bahwa seluruh poin penandatanganan pakta integritas akan diproses secara kelembagaan.

DPRD Jember berkomitmen mengawal penyampaian surat resmi kepada lembaga-lembaga tinggi negara di tingkat pusat.

Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, saat memberikan keterangan media seusai aksi menerangkan bahwa posisi DPRD Jember selaku lembaga perwakilan daerah adalah memfasilitasi dan meneruskan apa yang menjadi kegelisahan serta tuntutan masyarakat kepada pengambil kebijakan di tingkat nasional.

"Ya, sudah dengan kewenangan, tugas dan fungsi kami, kami adalah lembaga perwakilan di tingkat daerah di mana kami akan mengusulkan tuntutan-tuntutan ini kepada pemerintah pusat maupun DPR RI atau presiden," jelas Ahmad Halim secara lugas.

Halim juga memaparkan bahwa dinamika penyampaian aspirasi ini terjadi secara kolektif di berbagai wilayah di Indonesia.

"Untuk kita ketahui bahwa hari ini hampir semua di seluruh Indonesia serentak mengadakan aksi yang tidak jauh berbeda atau serupa," sambung Ahmad Halim.

Di samping itu, DPRD Jember juga menyatakan kesiapannya untuk membawa poin-poin yang berkaitan dengan kebijakan anggaran daerah ke dalam forum pembahasan kedewanan yang relevan.

Hal ini sejalan dengan komitmen yang tertuang dalam dokumen pakta integritas daerah.

Wakil Ketua 2 DPRD Jember, Widarto, menekankan bahwa kehadiran anggota dewan di tengah-tengah mahasiswa adalah bukti konkret dari berjalannya fungsi representasi tersebut.

"Bahwa sejak awal…beberapa yang dimasalahkan teman-teman. Kami ingat betul pada saat ramai revisi Undang-Undang TNI, kami bersama teman-teman," pungkas Widarto. (gil)