Pascamonev APBDes Tahap I, Desa Lengkong Siapkan Langkah Lanjutan Percepat Pembangunan dan Tingkatkan Akuntabilitas

Jember – Pemerintah Kecamatan Mumbulsari terus memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan desa melalui Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Anggaran Desa Lengkong Tahap I Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis, 16 Juli 2026 ini menjadi pijakan untuk menentukan langkah lanjutan dalam percepatan pembangunan serta penyempurnaan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lengkong.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan di Kantor Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, dengan dipimpin langsung oleh Camat Mumbulsari, RB. Abdul Kadir, S.IP., M.M., beserta jajaran. Kegiatan ini juga melibatkan Kapolsek Mumbulsari, Danramil Mumbulsari, Bhabinkamtibmas, Babinsa, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta Pemerintah Desa Lengkong.

Kegiatan tersebut bertujuan memastikan seluruh pelaksanaan APBDes Tahap I Tahun Anggaran 2026 berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi administrasi, pelaksanaan kegiatan fisik, maupun pemanfaatan anggaran agar tetap transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Selama monitoring berlangsung, tim melakukan pemeriksaan terhadap dokumen administrasi, laporan pertanggungjawaban keuangan, progres realisasi anggaran, serta meninjau pelaksanaan pembangunan fisik yang didanai melalui APBDes. Kehadiran DPUPR menjadi bagian penting dalam memberikan masukan teknis terkait kualitas dan kesesuaian pekerjaan infrastruktur desa.

Camat Mumbulsari, RB. Abdul Kadir, S.IP., M.M., menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi bukan sekadar kegiatan pemeriksaan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar pemerintah desa mampu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.

"Monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Mumbulsari untuk memastikan setiap anggaran desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami berharap seluruh rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti sehingga pelaksanaan program pembangunan pada tahap berikutnya berjalan lebih optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Desa Lengkong," ujar RB. Abdul Kadir, S.IP., M.M.

Sinergi lintas sektor yang melibatkan unsur kecamatan, TNI, Polri, dan DPUPR diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dalam menyelesaikan setiap program pembangunan sesuai target.

Ke depan, Pemerintah Desa Lengkong akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dengan melakukan penyempurnaan administrasi, percepatan penyelesaian kegiatan yang masih berjalan, serta meningkatkan kualitas pembangunan fisik agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kecamatan Mumbulsari juga akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi secara berkala terhadap Desa Lengkong. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan seluruh program pembangunan Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(BTL)