Pemerintah Kecamatan Jelbuk Klarifikasi Video Viral, Tegaskan Informasi Harus Sesuai Fakta di Lapangan

JEMBER, 24 JULI 2026 – Pemerintah Kecamatan Jelbuk bersama Muspika dan lintas sektor melakukan kunjungan sekaligus klarifikasi terkait video yang viral di media sosial dan mengangkat kondisi salah satu pasangan ibu lansia dan anak penyandang disabilitas, Ibu Misria dan Bapak Halis, warga Dusun Krajan Timur, Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Camat Jelbuk Kukuh Hidayat, unsur Muspika, Pemerintah Desa Suger Kidul, Pendamping Sosial, Puskesmas Jelbuk, serta sejumlah pihak terkait. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman akibat informasi yang beredar di media sosial.

Di lokasi, Plt Camat Jelbuk Kukuh Hidayat menegaskan bahwa klarifikasi dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

"Klarifikasi ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bijak menerima dan menyebarkan informasi serta memastikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum dibagikan," tegas Kukuh Hidayat.

Ia menjelaskan bahwa informasi yang beredar di luar belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya. Menurutnya, keluarga Ibu Misria dan Bapak Halis telah memperoleh berbagai bentuk bantuan dari pemerintah maupun pemerintah desa.

"Faktanya, keluarga Ibu Misria dan Bapak Halis telah menerima sejumlah bantuan, baik dari Pemerintah Kabupaten Jember maupun Pemerintah Desa Suger Kidul. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak langsung mempercayai informasi yang belum terverifikasi," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Pendamping Sosial Kecamatan Jelbuk, Reza, memaparkan berbagai bantuan sosial yang telah diterima keluarga tersebut. Bantuan tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia, PKH Penyandang Disabilitas, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra, serta kepesertaan Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI JK).

Sementara itu, perwakilan Puskesmas Jelbuk, Wardah, menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan terhadap Ibu Misria dan Bapak Halis telah dilakukan secara rutin. Menurutnya, petugas kesehatan dari Puskesmas Jelbuk bersama bidan desa memberikan pelayanan kesehatan setiap bulan sebagai bentuk pendampingan kepada warga yang membutuhkan.

"Pelayanan kesehatan sudah diberikan secara berkala setiap satu bulan sekali oleh petugas Puskesmas Jelbuk bersama bidan desa. Kami terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik sesuai kebutuhan sasaran," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sumiati, anak yang selama ini merawat Ibu Misria dan Bapak Halis, menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait atas informasi yang sempat berkembang dan dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Ia mengakui adanya kekeliruan dalam penyampaian informasi kepada pihak yang tidak dikenal dan berjanji akan lebih berhati-hati apabila ada pihak yang meminta keterangan mengenai kondisi keluarganya.

"Saya memohon maaf kepada Bapak Bupati Jember, Gus Fawait, atas informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ke depan, saya akan lebih bijak apabila ada orang yang tidak dikenal meminta keterangan mengenai orang tua saya," ucap Sumiati.

Sementara itu, Ketua PAC LSN Jelbuk, Yon Hariyono, menjelaskan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengupayakan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk keluarga tersebut. Namun, usulan tersebut belum dapat direalisasikan karena terkendala status kepemilikan lahan.

"Usulan bantuan RTLH sebenarnya sudah pernah kami ajukan. Akan tetapi, status tanah yang ditempati masih menumpang dan bukan milik pribadi, sehingga belum memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan bantuan RTLH," jelas Yon.

Melalui kunjungan dan klarifikasi tersebut, Pemerintah Kecamatan Jelbuk berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang utuh berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima sebelum menyebarkannya, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun persepsi yang keliru di tengah masyarakat. (ama)