Pemkab Jember Koordinasikan Penyesuaian Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2026

JEMBER, 16 SEPTEMBER 2026 – Pemerintah Kabupaten Jember melaksanakan Rapat Koordinasi Penyesuaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Tahun 2026 pada 14–16 September 2026 bertempat di Aula Bawah Barat Kantor Pemerintah Kabupaten Jember. Yang diikuti oleh Perangkat Daerah Koordinator maupun pelaksana sesuai tugas fungsi mereka. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut terbitnya Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2026 serta hasil evaluasi ex-ante Inspektorat Kabupaten Jember.

RB tematik dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola permasalahan permasalahan yang berdampak dan menyentuh langsung pada masyarakat, mencakup 6 (enam) tematik yang menjadi isu / permasalahan secara nasional, dan ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian PANRB yaitu Tematik Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Penguatan Hilirisasi, Penguatan ketahanan Pangan, Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan , Peningkatan Kualitas dan Layanan Kesehatan.

Penyesuaian rencana aksi dilakukan karena terdapat perubahan pada sasaran, indikator, dan kegiatan utama RB yang perlu diselaraskan dengan kondisi serta kebutuhan pemerintah daerah. Melalui koordinasi bersama Perangkat Daerah, diharapkan setiap rencana aksi yang disusun tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencapaian pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, tujuannya bukan sekadar membuat rencana aksi, tetapi dapat menguraikan bottleneck yang menghambat pencapaian. Dengan demikian, setiap permasalahan yang ditemukan dapat dipetakan, dicari akar persoalannya, kemudian ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang terukur dan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Dalam konteks Kabupaten Jember, penyesuaian rencana aksi juga menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi lintas Perangkat Daerah, mengelaborasi fokus intervensi apa saja yang dilakukan Perangkat Daerah sesuai permasalahan yang diidentifikasi antara lain pada aspek prencanaan dan penganggaran, SDM, inovasi, proses bisnis dan SOP, pengawasan, dan teknologi informasi pada seluruh tematik.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Jember mendorong agar RB Tematik menjadi bagian dari upaya menyelesaikan persoalan secara nyata. Bukan hanya melaporkan “apa kegiatannya?”, tetapi mengidentifikasi masalah apa yang ingin diselesaikan, memantau berbagai hal yang menjadi hambatannya, dan menyusun rencana perbaikan tata kelola apa yang harus dilakukan.

Karena pada akhirnya, reformasi birokrasi sesungguhnya adalah reformasi birokrasi berdampak, bukan tentang seberapa banyak dokumen yang dibuat, tetapi seberapa jauh perbaikan tata kelola mampu membantu menyelesaikan persoalan dan memberikan dampak bagi masyarakat. (Zee)