Penataan Pasar Tanjung Jember, Pemkab Libatkan TNI-Polri dan Berbagai Elemen Masyarakat

JEMBER, 02 OKTOBER 2026 - Upaya menata kawasan Pasar Tanjung Jember kembali mempertemukan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat dalam sebuah rapat konsolidasi. Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jumat (2/10/2026), menjadi ruang untuk mendengarkan berbagai aspirasi sekaligus mencari titik temu mengenai pengaturan aktivitas perdagangan di kawasan pasar.

Rapat tersebut dihadiri Bupati Jember Muhammad Fawait, S.E., M.Sc. bersama jajaran Forkopimda dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, hadir pula perwakilan pedagang sayur, pedagang pasar bagian atas dan bawah, pedagang pelataran, pedagang bak dan bojongan, hingga pedagang dari luar Jember. Unsur masyarakat dan mahasiswa seperti MADAS, GMNI, serta Laskar Jahanam juga ikut dalam pembahasan.

Banyaknya unsur yang hadir menggambarkan bahwa penataan Pasar Tanjung menyentuh kepentingan berbagai pihak. Pasar bukan hanya tempat transaksi jual beli, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menggantungkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, pembahasan penataan tidak hanya berkaitan dengan ketertiban kawasan, tetapi juga bagaimana aktivitas ekonomi para pedagang tetap dapat berjalan. Pemerintah berupaya mempertemukan kepentingan pedagang dengan kebutuhan masyarakat terhadap kawasan pasar yang lebih tertib dan nyaman.

Salah satu pembahasan utama dalam rapat adalah penataan jam operasional pedagang. Setelah mendengarkan berbagai pandangan dan mempertimbangkan kondisi di lapangan, disepakati batas waktu operasional pedagang hingga pukul 20.30 WIB dengan toleransi 15 menit. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari langkah jangka pendek dalam proses penataan Pasar Tanjung.

Bagi para pedagang, perubahan waktu operasional tentu membutuhkan penyesuaian. Sebagian pedagang telah lama menjalankan aktivitas perdagangan dengan pola waktu yang berbeda. Karena itu, ruang dialog menjadi penting agar setiap kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan secara bersama-sama. Suasana rapat berlangsung dinamis. Berbagai kelompok menyampaikan pandangan dan kebutuhan masing-masing. Perbedaan pendapat muncul karena setiap kelompok memiliki kondisi dan kepentingan yang tidak selalu sama. Namun, dialog terus diarahkan untuk menemukan keputusan yang dapat menjadi dasar bersama.

Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan pemerintah berupaya mengakomodasi berbagai usulan yang disampaikan oleh pedagang maupun elemen masyarakat. Menurutnya, keputusan yang diambil tidak mungkin memuaskan seluruh pihak, tetapi pemerintah tetap berusaha mencari jalan tengah.

“Tentu keputusan tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi kita berikhtiar mengakomodasi berbagai usulan. Yang penting ini ada ikhtiar kami untuk mencoba merangkai semua usulan yang ada,” ujar Muhammad Fawait.

Fawait menegaskan, penataan Pasar Tanjung tidak dimaksudkan untuk mematikan mata pencaharian masyarakat. Pemerintah justru ingin menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertib dengan tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi.

“Pasar Tanjung harus ditata dengan baik tanpa mematikan mata pencaharian para pedagang. Pemerintah hadir untuk memastikan seluruh pihak dapat terus tumbuh dan mencari nafkah secara harmonis tanpa saling merugikan,” ujar Muhammad Fawait.

Selain pengaturan jam operasional, pemerintah juga menyiapkan langkah penataan lalu lintas dan pembentukan satuan tugas yang melibatkan unsur pemerintah, pedagang, masyarakat, serta TNI dan Polri. Satgas tersebut diharapkan menjadi bagian dari pengawasan sekaligus ruang komunikasi ketika ditemukan persoalan dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga membuka pembahasan mengenai revitalisasi Pasar Tanjung. Harapannya, kapasitas pasar nantinya dapat menampung lebih banyak pedagang sehingga aktivitas perdagangan tidak harus meluber ke ruang jalan. Di balik perdebatan mengenai waktu dan tempat berjualan, terdapat kehidupan banyak keluarga yang bergantung pada Pasar Tanjung. Setiap lapak menyimpan cerita tentang perjuangan mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mempertahankan usaha yang telah dijalankan bertahun-tahun.

Karena itu, penataan Pasar Tanjung menjadi pekerjaan bersama. Pemerintah membutuhkan dukungan pedagang dan masyarakat, sementara pedagang juga membutuhkan kepastian serta ruang untuk menyampaikan kondisi yang mereka hadapi.

Kesepakatan jam operasional pukul 20.30 WIB dengan toleransi 15 menit menjadi salah satu langkah awal. Pelaksanaannya akan menjadi bagian dari proses evaluasi di lapangan.

Pada akhirnya, penataan Pasar Tanjung bukan sekadar memindahkan aktivitas atau mengatur waktu berdagang. Lebih dari itu, proses tersebut adalah upaya mencari keseimbangan antara ketertiban kawasan, kelancaran aktivitas masyarakat, dan keberlangsungan ekonomi para pedagang.

Dari meja dialog, pemerintah dan masyarakat mencoba menemukan satu jalan yang dapat dilalui bersama. Sebab Pasar Tanjung bukan hanya bangunan dan lapak, melainkan bagian dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat Jember. (puja)