Pengelolaan PBJT atas Tenaga Listrik Jadi Fokus Studi Tiru BPKPAD Kota Banjarmasin di Bapenda Jember

JEMBER, 11 JULI 2026 – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menerima kunjungan kerja dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Jumat, 10 Juli 2026.

Kunjungan bertajuk studi tiru ini berfokus pada penguatan tata kelola dan mekanisme pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik.

Pertemuan strategis ini menjadi ruang kolaborasi kedua instansi untuk membedah dasar pengenaan pajak, mekanisme pemungutan, pengawasan, hingga strategi optimalisasi penerimaan sektor pajak tenaga listrik. Sektor ini dinilai krusial karena menyangkut konsumsi listrik pengguna akhir, baik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) maupun yang dihasilkan secara mandiri.

Dalam sesi diskusi, Bapenda Kabupaten Jember memaparkan formula penghitungan pajak yang transparan. Dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik dihitung dari jumlah pembayaran konsumen. Sementara itu, untuk konsumsi tanpa pembayaran, nilai pajak ditentukan berdasarkan Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) yang berlaku di daerah setempat sesuai regulasi.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Jember, Deni Wijananto, S.T., menegaskan bahwa studi tiru ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami menyambut baik kunjungan BPKPAD Kota Banjarmasin untuk saling berbagi praktik terbaik (best practice) terkait pengelolaan PBJT Tenaga Listrik. Melalui pertukaran inovasi ini, kami berharap dapat memperkuat kapasitas tata kelola pajak daerah yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan," ujar Deni Wijananto, di sela-sela kegiatan.

Melalui kemitraan antardaerah ini, Bapenda Kabupaten Jember berkomitmen untuk terus melahirkan inovasi pelayanan publik. Muaranya adalah peningkatan efektivitas pemungutan pajak yang akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. (rih)