Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan Jadi Fokus Rakor Pemkab Jember Tahun 2026

Pemerintah Kabupaten Jember melalui Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Jember melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 serta Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin, 13 April 2026 pukul 08.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang TP3D Kantor Pemkab Jember.

Rakor dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya BPKAD, Bapperida, DKPPP, Diskominfo, Inspektorat, Bapenda, DPUPR, Dishub, DPRKPLH, serta Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Jember. Pertemuan ini membahas perkembangan inflasi nasional dan daerah serta langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada April 2026 secara month to month (m-to-m) tercatat sebesar 0,13 persen, year on year (y-on-y) sebesar 2,42 persen, dan year to date (y-t-d) sebesar 1,06 persen. Inflasi bulan April 2026 tercatat lebih rendah dibandingkan bulan Maret 2026 serta periode yang sama tahun sebelumnya, namun inflasi tahunan masih lebih tinggi dibandingkan April 2025.

Sejumlah komoditas yang berpengaruh terhadap Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ke-V April 2026 meliputi minyak goreng, bawang merah, gula pasir, cabai merah, beras, cabai rawit, bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras, dan daging sapi. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi memasuki musim kemarau pada periode April hingga Juni 2026, yang dimulai dari wilayah Nusa Tenggara dan kemudian meluas ke wilayah lainnya, dengan puncak kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus. Untuk itu, pemerintah menekankan strategi antisipasi melalui perencanaan musim tanam, penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur air, adaptasi pola tanam hemat air, penggunaan varietas tahan kekeringan, hingga mitigasi melalui asuransi pertanian dan bantuan pemerintah.

Selain itu, Badan Pangan Nasional menyampaikan perkembangan kebijakan terkait komoditas gula konsumsi. Pemerintah mendorong stabilisasi harga di daerah terdampak, pembentukan Cadangan Gula Pemerintah, optimalisasi produksi, pengawasan distribusi, serta pemanfaatan digitalisasi untuk menjaga ketersediaan pasokan.

Secara nasional, harga bahan pokok relatif stabil, bahkan beberapa komoditas seperti daging ayam ras, telur, dan cabai rawit menunjukkan tren penurunan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri. Namun demikian, beberapa komoditas seperti beras, gula pasir, minyak goreng, dan cabai merah masih menjadi perhatian karena mengalami kecenderungan kenaikan harga.

Untuk komoditas MINYAKITA, harga dinilai masih relatif terkendali. Sebanyak 16 provinsi telah mencatat harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), sementara kenaikan di beberapa daerah masih berada pada kisaran 0–5 persen. Secara umum, kebijakan pengendalian melalui regulasi terbaru dinilai berhasil menekan tren kenaikan harga.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas inflasi daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat.