Perkuat Sinergi Pelayanan Sosial, Pemcam Puger Gelar Rapat Koordinasi Terpadu

JEMBER, 07 SEPTEMBER 2026 - Pemerintah Kecamatan Puger menggelar rapat koordinasi yang melibatkan perwakilan Program Keluarga Harapan (PKH), Layanan Rujukan Terpadu (LRT) Dinas Sosial, pendamping desa, dan perwakilan Dinas Kesehatan pada Senin, 07 September 2026. Rapat ini bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, serta menyusun langkah-langkah terpadu dalam penanganan program sosial dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Puger.

Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, antara lain keterpaduan penyaluran bantuan sosial, pemutakhiran data penerima manfaat, pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, serta peran pendamping desa dalam memastikan setiap kebijakan sampai ke tingkat paling bawah. Dalam kesempatan itu, para perwakilan elemen yang hadir turut menyampaikan kendala di lapangan beserta usulan solusi agar pelayanan berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam arahannya, Camat Puger, Asrah Joyo Widono, menegaskan bahwa seluruh pihak yang hadir merupakan satu kesatuan dalam menjalankan amanah pemerintahan.

"Keberhasilan Pemerintah Kecamatan Puger adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jember secara keseluruhan. Sebaliknya, jika ada kendala di tingkat kecamatan, hal itu juga menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, mari kita bersinergi, saling mendukung, dan bekerja sama secara terpadu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan agar manfaat setiap program dapat dirasakan secara tepat sasaran oleh masyarakat Puger," ujar Asrah.

Ia menambahkan, tidak ada program yang dapat berjalan sendiri-sendiri karena seluruh sektor saling berkaitan. Melalui semangat kebersamaan ini, pelayanan kepada masyarakat diharapkan menjadi makin optimal, transparan, dan akuntabel sebagai wujud nyata dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Jember.

Sementara itu, Koordinator Pendamping Sosial Kecamatan Puger, M. Maghfur, menyampaikan bahwa penyaluran berbagai jenis bantuan sosial di wilayahnya secara umum telah berjalan lancar dan sesuai jadwal. Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi yang baik antara pendamping PKH, aparatur desa, dan pemerintah kecamatan.

"Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, antara lain pemutakhiran data penerima manfaat yang dinamis serta penanganan kasus warga kurang mampu yang belum terdata," jelas Maghfur. (sar)