Pesan KPPG Jember: SOP Menjadi Bahasan Utama Rakor Satgas & SPPG Program MBG di Wilayah Kecamatan Puger.

Pentingnya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi point penekanan utama dari tim Koordinasi dan Pengawas Penyelenggaraan Gizi (KPPG) Kabupaten Jember dalam rapat koordinasi Satuan Tugas dan Satuan Pelaksana Pengelola Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Kecamatan Puger. Kegiatan berlangsung di Pendopo Kantor Kecamatan Puger, Selasa 29 September 2026.

Rapat yang dihadiri Camat Puger Asrah Joyo Widono, Kapolsek Puger Iptu Edi Purwanto, SH, Danramil Puger Kapten Inf. Mukti Ali, Kepala KUA yg mewakili, Kepala Desa 7 Desa, Korcam MBG, Kepala SPPG se-Kec. Puger, Narasumber dari Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Kab. Jember KTU KPPG Jember Suhaidi SIK, perwakilan dan Puskesmas Puger dan Puskesmas Kasiyan.

Suhaidi selaku KTU KPPG Jember menyampaikan bahwa pengawasan difokuskan pada penerapan SOP di setiap tahapan, mulai dari pengadaan, pengolahan, penyaluran, hingga pelaporan, guna menjamin keamanan pangan, ketepatan sasaran, serta akuntabilitas program.

SOP bukan sekadar tulisan di atas kertas. SOP adalah jaminan agar program ini berjalan benar, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap langkah harus mengikuti pedoman, tidak boleh ada kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan. Tegas Suhaidi.

Ditekankan pula, penerapan SOP yang konsisten akan melindungi seluruh pihak yang terlibat, sekaligus memastikan manfaat program benar-benar diterima oleh sasaran yang berhak seperti balita, ibu hamil, lansia, dan warga rentan gizi lainnya. Tambahnya.

Sebagai langkah menjamin keamanan, ketertiban, dan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Camat Puger Asrah Joyo Widono selaku Satuan Tugas (Satgas) MBG Kecamatan Puger menyusun serangkaian langkah preventif bersama seluruh jajaran Satgas dan SPPG Puger dalam rapat koordinasi yang digelar hari ini.

Dalam arahannya beliau menekankan, langkah pencegahan ini disusun untuk mengantisipasi segala kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan, baik terkait keamanan pangan, penyimpangan prosedur, ketidaktepatan sasaran, maupun hal lain yang dapat merugikan masyarakat. Tegasnya(sar)