Rakor Pengendalian Inflasi Tekankan Penguatan Intervensi Berbasis Data dan Stabilitas Harga Pangan

Pemerintah Kabupaten Jember mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Perubahan Regulasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Selasa (4/8/2026), di Ruang TP3D Kantor Pemkab Jember. Kegiatan ini diikuti jajaran perangkat daerah, Forkopimda, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan terkait sebagai upaya memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga pangan, pengendalian inflasi, dan percepatan pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat.

Dalam rapat disampaikan bahwa secara nasional pada Juli 2026 terjadi deflasi bulanan sebesar 0,14 persen, dengan inflasi tahunan sebesar 2,88 persen. Meski demikian, sejumlah komoditas seperti bawang putih, beras, minyak goreng, dan daging ayam ras masih menjadi perhatian karena berpotensi mendorong inflasi. Pemerintah daerah diminta memperkuat pemantauan harga dan pasokan secara harian, mengoptimalkan Gerakan Pangan Murah, mempercepat penyaluran SPHP, serta melaksanakan operasi pasar secara tepat sasaran berdasarkan data perkembangan harga di lapangan.

Selain pengendalian inflasi, pemerintah pusat juga mendorong percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya melalui percepatan verifikasi calon penerima bantuan, penyesuaian regulasi daerah mengenai pembebasan BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta optimalisasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Pemerintah kabupaten/kota juga diminta aktif melakukan sosialisasi kebijakan dan mempercepat proses administrasi agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui pemantauan rutin, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan intervensi yang berbasis data. Selain itu, program pengendalian inflasi dan penanganan kemiskinan akan terus diarahkan agar tidak hanya menghasilkan capaian fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.