Rakor SPHP Beras di Jember, Bahas Stabilisasi Harga dan Evaluasi HET

JEMBER, 20 MEI 2026 - Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Jember menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras pada Selasa, 19 Mei 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala DKPPP Kabupaten Jember dan dihadiri berbagai pihak terkait, mulai dari instansi pemerintah, Satgas Pangan Polres Jember, Bulog, pelaku penggilingan padi, distributor, hingga kelompok tani.

Rakor ini bertujuan untuk membahas kondisi stok dan harga beras di Kabupaten Jember yang saat ini mengalami kenaikan, khususnya pada beras premium yang telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) Zona 1.

Dalam pertemuan tersebut, para pelaku penggilingan menyampaikan bahwa kenaikan harga gabah menjadi salah satu faktor utama meningkatnya harga beras di pasaran. Selain itu, kenaikan harga plastik kemasan, biaya distribusi, dan biaya operasional turut memengaruhi harga jual beras premium.

Kepala DKPPP Kabupaten Jember, drh. Sugiyarto, S.KH., M.Si menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kabupaten Jember.

“Rakor ini menjadi langkah koordinasi bersama untuk menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan beras di Kabupaten Jember. Data stok dari penggilingan sangat penting sebagai dasar penyusunan neraca pangan daerah sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa berbagai masukan dari pelaku usaha penggilingan terkait kondisi di lapangan akan ditindaklanjuti dan dilaporkan ke pemerintah pusat, khususnya terkait evaluasi HET beras dan pengendalian harga gabah.

Dalam hasil rakor, penggilingan diharapkan melaporkan data stok beras setiap bulan, baik stok masuk maupun keluar, termasuk klasifikasi beras medium dan premium. Data tersebut nantinya digunakan sebagai acuan ketersediaan pangan daerah.

Sementara itu, Bulog memastikan penyaluran beras SPHP tetap berjalan melalui distributor di pasar guna menekan gejolak harga. Diskopumdag Kabupaten Jember juga terus melaksanakan operasi pasar sebagai langkah pengendalian harga di tingkat konsumen.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember turut melakukan pemantauan harga pangan setiap minggu untuk mendukung penyusunan data inflasi yang akurat. Sedangkan Satgas Pangan Polres Jember terus melakukan pengawasan terhadap harga beras di pasaran dengan mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selain membahas harga, rakor juga menyoroti regulasi izin edar beras premium yang kini pengurusannya berada di tingkat provinsi. Para pelaku usaha diingatkan agar kemasan beras yang dipasarkan tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Melalui rakor ini, diharapkan koordinasi antarinstansi dan pelaku usaha dapat semakin memperkuat upaya pengendalian harga serta menjaga stabilisasi pangan di Kabupaten Jember. (div)