Rehabilitasi Irigasi Disiapkan, Jember Petakan Kendala untuk Dukung Pengairan Pertanian

JEMBER, 4 NOVEMBER 2026 — Perbaikan jaringan irigasi tidak cukup hanya direncanakan dari sisi pekerjaan fisik. Kesiapan tahapan, kondisi lapangan, hingga kemungkinan hambatan perlu dipetakan sejak awal agar infrastruktur yang ditangani nantinya dapat mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian. Hal tersebut menjadi perhatian dalam koordinasi rencana rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan daerah melalui program Instruksi Presiden (INPRES) di Kabupaten Jember.

Pekerjaan tersebut diusulkan Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP), dengan dukungan anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Adapun pelaksanaan lapangan direncanakan dilakukan oleh TNI menggunakan metode swakelola tipe II. Skema ini menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan bersama agar peran masing-masing pihak dan tahapan pekerjaan dapat berjalan selaras.

Pelaksana Teknis OP BBWS Brantas, Ferry DCN, menjelaskan bahwa rapat koordinasi diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang mungkin muncul sebelum pekerjaan dilaksanakan. Pemetaan tersebut diharapkan membantu pihak-pihak terkait menentukan langkah penanganan, sehingga kendala yang diketahui sejak tahap persiapan tidak berkembang menjadi penghambat saat pekerjaan berlangsung.

“Pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar, dan semua permasalahan dapat terpetakan sehingga dapat dicari solusi penanganannya,” jelas Ferry.

Pembahasan ini menjadi bagian penting dari persiapan karena rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berkaitan dengan fungsi saluran dalam mendukung penyaluran air ke lahan pertanian. Dengan tahapan yang disiapkan dan potensi kendala yang dikenali lebih awal, pekerjaan diharapkan dapat terlaksana sesuai rencana dan tepat waktu. Hasil penanganannya diharapkan turut menjaga dukungan pengairan bagi kegiatan pertanian di Kabupaten Jember.

Dari DTPHP Kabupaten Jember, Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Joko Nurcahyo hadir dalam koordinasi tersebut. Kehadiran perwakilan perangkat daerah ini berkaitan dengan usulan penanganan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan daerah. Rapat berlangsung di Komando Distrik Militer (Kodim) 0824/Jember. (fan)