REMBAG STUNTING SUMBERJATI JADI SOROTAN, KASI PMKS KECAMATAN SILO: RKPD 2027 HARUS LAHIR DARI SUARA 13 POSYANDU

REMBAG STUNTING SUMBERJATI JADI SOROTAN, KASI PMKS KECAMATAN SILO: RKPD 2027 HARUS LAHIR DARI SUARA 13 POSYANDU

JEMBER, Kamis 18 September 2026 - Rembug stunting Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember yang digelar hari ini terasa berbeda dan penuh semangat. Bukan hanya karena dihadiri banyak peserta, tetapi karena kehadiran lengkap perwakilan kader dari 13 Posyandu yang tersebar di seluruh dusun Desa Sumberjati.

Kasi PMKS (Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial) Kecamatan Silo, Arif Pengayoman, dalam sambutannya menegaskan bahwa rembug stunting di Sumberjati telah menunjukkan perubahan paradigma yang luar biasa. Dari yang semula bersifat top-down, kini menjadi benar-benar bottom-up.

"Hari ini, ruangan ini terasa berbeda. Bukan hanya karena jumlah peserta, tapi karena kehadiran perwakilan kader dari 13 Posyandu desa Sumberjati. Ini adalah bukti nyata bahwa rembug stunting di Sumberjati bukan lagi top-down, tapi benar-benar bottom-up," ujar Arif Pengayoman membuka sambutannya.

Menurut Arif, para kader adalah mata, telinga, dan hati dari sistem pencegahan stunting di desa. Tanpa data dan pengalaman lapangan yang mereka bawa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tahun Anggaran 2027 hanyalah dokumen di atas kertas yang tidak akan berdampak.

Oleh karena itu, ia menyampaikan tiga poin penting yang harus menjadi jiwa dalam penyusunan RKPD nanti, yang wajib diperhatikan oleh Kepala Desa dan seluruh perangkat desa.

Poin pertama dan yang paling ditekankan adalah RKPD harus dibangun dari suara 13 Posyandu, bukan asumsi. Arif menjelaskan bahwa setiap dusun punya karakteristik masalah stunting yang berbeda-beda.

"Ada yang dominan karena sanitasi, ada yang karena pola asuh, ada juga karena akses pangan. Dalam rembug hari ini, pastikan setiap perwakilan kader menyuarakan kondisi riil di posyandunya. Anggaran dalam RKPD harus menjawab kebutuhan spesifik tersebut, bukan sekadar membagi rata PMT atau pelatihan," tegasnya.

Poin kedua adalah mengubah paradigma tentang peran kader. Selama ini, kader sering hanya dianggap sebagai tukang timbang atau pembagi makanan. Arif meminta agar kader diposisikan sebagai mitra perencanaan, bukan hanya pelaksana.

"Libatkan kader sejak tahap perencanaan: Menurut Ibu, apa yang paling dibutuhkan di posyandu Ibu agar angka stunting turun? Jawaban kalian adalah bahan baku RKPD yang paling berharga," katanya di hadapan para kader yang antusias.

Poin ketiga adalah kolaborasi lintas sektor yang harus nyata di tingkat posyandu. Penanganan stunting tidak bisa dibebankan hanya pada Puskesmas atau PKK semata. Dalam RKPD TA 2027, harus ada mekanisme kolaborasi yang melibatkan kepala dusun, tokoh agama, karang taruna, bahkan BUMDes.

Ia mencontohkan, tokoh agama bisa menyisipkan pesan gizi dalam ceramah, karang taruna membantu perbaikan jamban keluarga rentan, dan BUMDes bisa mengalokasikan sebagian keuntungan untuk subsidi pangan bergizi. Kader adalah penghubung alami antara semua elemen ini dengan keluarga sasaran.

Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Sumberjati, Arif Pengayoman berpesan agar menjadikan rembug hari ini sebagai momentum untuk menyusun RKPD yang pro-poor, pro-child, dan pro-kader.

"Pastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar anak dan ibu, serta mendukung kapasitas kader. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana stunting adalah harga mati untuk menjaga kepercayaan masyarakat," ujarnya.

Sementara kepada perwakilan kader 13 Posyandu, ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas ketelatenan, kesabaran, dan dedikasi luar biasa yang selama ini mereka tunjukkan.

"Kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja di garis depan. Hari ini, suara kalian didengar. Jangan ragu menyampaikan kendala, harapan, dan usulan konkret," pungkas Arif.

Pemerintah Kecamatan Silo sendiri berkomitmen penuh mendukung Desa Sumberjati dalam percepatan penurunan stunting, mulai dari memfasilitasi koordinasi dengan dinas terkait, pelatihan peningkatan kapasitas kader, hingga monitoring evaluasi pelaksanaan RKPD TA 2027 nanti.