Bakesbangpol Jember Evaluasi Pengelolaan Dana Hibah Parpol 2026, Sambangi Golkar dan PKB

JEMBER, 12 November 2026 – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Hibah Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jember, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan monitoring dimulai pukul 08.30 WIB dan dilanjutkan dengan koordinasi pada pukul 09.00 WIB. Kunjungan pertama berlangsung di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Jember, Jalan Bengawan Solo Nomor 21, Tegal Boto Lor, Kecamatan Sumbersari. Selanjutnya, tim Bakesbangpol melaksanakan kunjungan ke Kantor DPC PKB Kabupaten Jember di Jalan Danau Toba Nomor 87, Tegalgede, Kecamatan Sumbersari.

Tim Bakesbangpol Kabupaten Jember dipimpin oleh Sekretaris Badan, Siswanto, S.Si.T., M.T., didampingi Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Dwi Handarisasi, S.Psi., M.Si., serta tiga orang staf Bakesbangpol.

Di Kantor DPD Partai Golkar, rombongan diterima langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jember, H. Karimullah Dahrujiadi. Sementara itu, di Kantor DPC PKB, rombongan disambut Ketua DPC PKB Kabupaten Jember, HM. Ayub Junaidi, S.H.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari masing-masing ketua partai politik, dilanjutkan perkenalan anggota Fraksi Partai Golkar dan PKB. Agenda kemudian diteruskan dengan penyampaian materi serta diskusi mengenai mekanisme pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana hibah bantuan partai politik.

Dalam sesi diskusi bersama Partai Golkar, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah bidang perpajakan, khususnya penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pusat dalam pelaporan pajak atas dana hibah bantuan partai politik.

Pihak Partai Golkar menyampaikan adanya keluhan bahwa penggunaan NPWP pusat dinilai menimbulkan beban pajak yang cukup besar. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak partai meminta penjelasan mengenai kemungkinan penggunaan NPWP daerah sebagai alternatif dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Jember, Siswanto, S.Si.T., M.T., menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan dana hibah bantuan partai politik berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, kami ingin memastikan bahwa bantuan keuangan partai politik dikelola secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel. Kami juga ingin mengetahui secara langsung berbagai kendala yang dihadapi oleh partai politik, baik dalam proses penggunaan anggaran maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Ia menambahkan, Bakesbangpol terbuka terhadap berbagai masukan dan pertanyaan dari pengurus partai politik, termasuk persoalan administrasi dan perpajakan yang muncul dalam pengelolaan dana hibah.

“Harapan kami, melalui koordinasi dan komunikasi yang baik antara Bakesbangpol dengan seluruh partai politik penerima bantuan, setiap permasalahan dapat dicarikan solusi sesuai regulasi. Dengan demikian, penggunaan dana hibah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi penguatan kelembagaan partai politik serta pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Jember,” tambahnya.

Melalui kegiatan Monev ini, Bakesbangpol Kabupaten Jember berupaya memastikan pengelolaan dana hibah bantuan partai politik dilaksanakan sesuai ketentuan, mulai dari aspek administrasi, penggunaan anggaran hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Selain sebagai sarana pengawasan, kegiatan ini juga menjadi ruang komunikasi dan konsultasi antara pemerintah daerah dengan partai politik penerima bantuan. Dengan demikian, berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan maupun pelaporan dana hibah dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi sesuai regulasi.

Bakesbangpol Kabupaten Jember berharap melalui monitoring dan evaluasi secara berkala, pengelolaan dana bantuan partai politik semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam mendukung penguatan kelembagaan partai politik, pendidikan politik masyarakat, serta peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Jember.(but)