BPKAD Jember Ambil Peran dalam Kampanye Migran Aman, Cegah PMI Nonprosedural

JEMBER, 14 JUNI 2026 – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember menunjukkan dukungannya terhadap upaya perlindungan pekerja migran Indonesia dengan berpartisipasi dalam kegiatan Jalan Sehat Kampanye Gerakan Nasional Migran Aman yang diselenggarakan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Alun-Alun Jember, Minggu 14 Juni 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Jember Muhammad Fawait, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, serta ribuan masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Jember.

Gerakan Nasional Migran Aman merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya migrasi yang aman, legal, dan terlindungi bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI). Selain jalan sehat, peserta juga mengikuti sosialisasi yang memberikan pemahaman terkait prosedur bekerja di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati Jember, Dr. Muhammad Fawait, SE, M.Sc, dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat dalam memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia. Menurutnya, Jember merupakan salah satu daerah penyumbang pekerja migran yang cukup besar sehingga edukasi dan pendampingan bagi masyarakat harus terus ditingkatkan.

Kepala BPKAD Kabupaten Jember, Yuliana Harimurti, S.E., M.Si., hadir bersama jajaran pegawai BPKAD sebagai wujud komitmen mendukung program strategis nasional yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kehadiran BPKAD dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari sinergi perangkat daerah dalam menyukseskan agenda pembangunan yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan warga.

Yuliana mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana olahraga dan mempererat kebersamaan, tetapi juga media edukasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai migrasi aman.

“Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai tata cara menjadi pekerja migran yang aman dan legal. Edukasi seperti ini sangat penting agar calon pekerja migran memahami hak, kewajiban, serta bentuk perlindungan yang diberikan negara,” ujarnya.

Menurut Yuliana, perlindungan pekerja migran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen pemerintah daerah agar masyarakat terhindar dari praktik penempatan tenaga kerja nonprosedural yang berisiko merugikan pekerja maupun keluarganya.

“BPKAD mendukung penuh Gerakan Nasional Migran Aman sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi warga Jember yang memilih bekerja di luar negeri,” tegasnya.

Kegiatan berlangsung tertib dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Setelah jalan sehat, peserta mengikuti sesi sosialisasi yang membahas perlindungan pekerja migran, pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta mekanisme penempatan pekerja migran melalui jalur resmi.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember berharap masyarakat semakin memahami pentingnya memilih jalur legal dan aman saat bekerja di luar negeri. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi langkah strategis untuk mewujudkan perlindungan optimal bagi pekerja migran Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan. (tgs)