Bukan Sekadar Mendata, PAACLA Dorong Masyarakat Ikut Tangani Pekerja Anak di Jember

JEMBER, 1 OKTOBER 2026 — Upaya mengurangi pekerja anak tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan masyarakat hingga tingkat lingkungan menjadi bagian penting untuk mengetahui keberadaan anak yang bekerja, memahami persoalannya, sekaligus memastikan anak mendapatkan pendampingan dan layanan yang dibutuhkan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Sekretariat Nasional atau Head of National Secretariat PAACLA Indonesia (Partnership for Action Against Child Labour in Agriculture), Andi Akbar, dalam pemaparan mengenai Sistem Pemantauan dan Remediasi Pekerja Anak Berbasis Masyarakat di Kabupaten Jember, pada hari Rabu, 30 September 2026, Di Aula Pemkab Jember.

Menurut Andi, sistem berbasis masyarakat diperlukan agar pemantauan terhadap pekerja anak dapat dilakukan lebih dekat dengan lingkungan tempat anak tinggal. Masyarakat, pemerintah desa, lembaga pendidikan, maupun berbagai unsur terkait dapat menjadi bagian dari upaya mengenali kondisi anak dan menyampaikan informasi ketika ditemukan adanya pekerja anak.

Pemantauan tersebut diharapkan tidak berhenti pada proses identifikasi. Ketika seorang anak ditemukan bekerja, perlu dilihat lebih jauh alasan anak bekerja, kondisi keluarga, keberlanjutan pendidikan, serta kebutuhan perlindungan yang diperlukan.

Dari proses tersebut, anak dapat diarahkan untuk mendapatkan layanan yang sesuai. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem yang membantu menghubungkan temuan di lapangan dengan layanan pemerintah maupun lembaga terkait.

Pembahasan mengenai sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi di Kabupaten Jember. Sebab, persoalan pekerja anak berkaitan erat dengan berbagai aspek, mulai dari pendidikan, kondisi sosial keluarga, hingga perlindungan anak.

Kabid Perlindungan Anak Dinsos PPPA Jember, Sugeng Riyadi, S.E., mengatakan pihaknya terus mendukung berbagai upaya yang bertujuan mengurangi pekerja anak di Jember.

Menurut Sugeng, upaya perlindungan anak tidak hanya diarahkan agar jumlah pekerja anak berkurang. Lebih jauh, pemerintah juga ingin memastikan semakin sedikit anak yang putus sekolah dan semakin banyak anak Jember yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Harapannya pekerja anak di Jember dapat berkurang. Anak putus sekolah juga berkurang, dan anak yang bersekolah sampai jenjang pendidikan tinggi semakin banyak,” ujar Sugeng.

Ia menambahkan, pencapaian tujuan tersebut membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, hingga lembaga yang memiliki perhatian terhadap isu pekerja anak perlu mengambil peran sesuai kapasitasnya.

Melalui sistem pemantauan dan remediasi berbasis masyarakat, informasi mengenai pekerja anak diharapkan dapat lebih cepat diketahui. Selanjutnya, temuan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui asesmen, rujukan, pendampingan, serta pemantauan secara berkelanjutan.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan yang semakin mendukung anak untuk tetap mendapatkan haknya atas pendidikan, tumbuh, dan berkembang secara optimal. (wln)