Camat Sumberjambe: Home Care Perkuat Pelayanan Pemerintah hingga ke Rumah Warga

JEMBER, 24 AGUSTUS 2026 – Layanan home care di Kecamatan Sumberjambe menjadi salah satu bentuk pelayanan yang mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, terutama warga yang memiliki keterbatasan untuk mengakses fasilitas kesehatan. Hal tersebut terlihat dalam kunjungan home care kepada Musrifa, 40 tahun, ibu hamil risiko tinggi, dan Narmo, 85 tahun, lansia penyandang disabilitas di Dusun Taman Burnih, Desa Pringgondani, Senin (24/8/2026).

Kegiatan tersebut turut didampingi Camat Sumberjambe Djoni Nurtjahjono, S.H., M.Si., Ketua TP PKK Kabupaten Jember Ning Ghyta Eka Puspita , Ketua TP PKK Kecamatan Sumberjambe, kepala desa, serta tim Home Care Puskesmas Sumberjambe.

Bagi Camat Sumberjambe, home care tidak sekadar kegiatan kunjungan tenaga kesehatan ke rumah warga. Lebih dari itu, layanan tersebut menjadi sarana untuk mengetahui kondisi masyarakat secara langsung sekaligus membangun koordinasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan keluarga.

Djoni mengatakan, pelayanan berbasis rumah sangat dibutuhkan bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas maupun membutuhkan pemantauan khusus.

“Home care ini bukan hanya soal pemeriksaan kesehatan, tetapi bagaimana pemerintah hadir dan mengetahui langsung kondisi warga. Ketika kita datang ke rumah, kita bisa melihat kebutuhan mereka secara lebih utuh dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan,” ujarnya.

Menurut Djoni, pendekatan tersebut juga membantu pemerintah kecamatan dan desa dalam memetakan persoalan masyarakat. Kondisi warga di lapangan terkadang membutuhkan penanganan yang tidak cukup hanya melalui pelayanan di fasilitas kesehatan.

“Di lapangan, kebutuhan masyarakat sangat beragam. Karena itu, kami perlu berkoordinasi dengan desa dan Puskesmas agar warga yang membutuhkan perhatian khusus bisa segera ditindaklanjuti. Kami ingin tidak ada warga yang terlewat, khususnya kelompok rentan,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Musrifa menjadi salah satu sasaran home care karena sedang menjalani kehamilan 31 minggu dan masuk kategori ibu hamil risiko tinggi. Sementara Narmo merupakan lansia berusia 85 tahun dengan disabilitas berupa kelumpuhan yang dialami sekitar lima tahun setelah kecelakaan.

Dua kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat tidak selalu sama. Ibu hamil risiko tinggi membutuhkan pemantauan selama masa kehamilan, sedangkan lansia dengan keterbatasan fisik membutuhkan dukungan perawatan dan pemantauan kesehatan secara berkelanjutan.

Karena itu, Djoni menilai keberadaan home care perlu dilihat sebagai bagian dari sistem pelayanan yang berkelanjutan, bukan kegiatan yang berhenti setelah kunjungan selesai.

“Setelah kunjungan, yang penting adalah tindak lanjutnya. Data dan kondisi warga harus terus dipantau. Kalau ada kebutuhan yang harus ditangani oleh Puskesmas atau perangkat lainnya, kita koordinasikan bersama,” tuturnya.

Dari sisi pemerintahan desa, pola pelayanan tersebut juga membuka ruang komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa dapat menjadi penghubung antara warga dengan Puskesmas maupun pemerintah kecamatan ketika ditemukan persoalan kesehatan yang membutuhkan perhatian.

Menurut Djoni, keterlibatan keluarga juga menjadi faktor penting. Tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi, namun keberlanjutan perawatan sehari-hari sangat bergantung pada dukungan keluarga dan lingkungan.

Layanan home care tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Bupati Jember Dr. Muhammad Fawait, S.E., M.Sc., untuk memperluas akses pelayanan kesehatan hingga masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah hadir tidak hanya melalui fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga dengan mendatangi warga yang memiliki hambatan untuk memperoleh pelayanan secara langsung.

Bagi Kecamatan Sumberjambe, pola tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat pelayanan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Pemerintah tidak hanya menunggu laporan, tetapi berupaya mengetahui kondisi warga secara langsung dan membangun mekanisme tindak lanjut bersama.

“Harapan kami, home care bisa terus berjalan dengan koordinasi yang baik. Pemerintah kecamatan, desa, Puskesmas, keluarga, dan masyarakat harus bersama-sama menjaga warga yang membutuhkan. Intinya, pelayanan harus dekat, cepat, dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” pungkas Djoni.

Dengan pendekatan tersebut, home care diharapkan tidak hanya menjadi layanan kesehatan, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kehadiran petugas di rumah warga menjadi bagian dari upaya memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan perhatian, pendampingan, dan akses pelayanan yang layak.

(wd)