Dispendukcapil Jember Sosialisasikan Program Perlinsos kepada RT/RW Kaliwates, Dorong Pendataan Warga Lebih Tepat Sasaran

JEMBER, 13 NOVEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial melalui penguatan pendataan masyarakat di tingkat lingkungan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menyosialisasikan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) kepada para pengurus RT dan RW Kelurahan Kaliwates dalam pertemuan Forum RT/RW di Perumahan Argopuro, Jumat malam (13/11/2026).

Sosialisasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember, Bambang Saputro. Dalam pemaparannya, Bambang menjelaskan maksud dan tujuan program Perlinsos, khususnya dalam membantu pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial, termasuk warga yang belum terdata atau belum mendapatkan bantuan sosial.

Melalui program ini, pemerintah berupaya memperluas jangkauan pendataan agar masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat tidak terlewatkan. Oleh karena itu, keterlibatan pengurus RT dan RW dinilai penting karena mereka merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan kondisi kehidupan masyarakat sehari-hari.

Bambang menjelaskan bahwa program Perlinsos juga berkaitan erat dengan digitalisasi data kependudukan melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Integrasi data kependudukan menjadi bagian penting dalam proses identifikasi, verifikasi, dan validasi calon penerima bantuan agar data yang digunakan pemerintah semakin akurat, mutakhir, dan sesuai kondisi sebenarnya.

Hal tersebut sejalan dengan upaya Dispendukcapil Kabupaten Jember dalam mempercepat aktivasi IKD sekaligus mendorong pendaftaran Perlinsos secara digital. Berdasarkan informasi resmi Dispendukcapil Jember, IKD memiliki peran penting dalam membantu sinkronisasi data kependudukan sehingga proses pengajuan dan validasi penerima bantuan dapat berjalan lebih cepat.

Dalam pelaksanaannya, para ketua RT dan RW diharapkan dapat membantu mengidentifikasi warga yang membutuhkan bantuan, menyampaikan usulan penambahan maupun perubahan data, serta berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan. Dengan demikian, warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi maupun masyarakat yang sebelumnya belum masuk dalam pendataan dapat memperoleh kesempatan untuk diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bambang menegaskan bahwa keberhasilan program perlindungan sosial tidak hanya bergantung pada sistem digital, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat serta perangkat pemerintahan di tingkat paling bawah.

“Program Perlinsos ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat terdata dengan baik. Karena itu, peran RT dan RW sangat penting untuk membantu mengidentifikasi warga di lingkungannya, terutama mereka yang belum terdata atau belum mendapatkan bantuan. Kami berharap melalui pendataan yang semakin akurat dan terintegrasi, penyaluran bantuan sosial ke depan dapat lebih tepat sasaran,” jelas Bambang Saputro.

Lebih lanjut, mekanisme pemutakhiran data sosial juga memiliki landasan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Regulasi tersebut mengatur bahwa usulan penambahan, penghapusan, maupun perbaikan data dapat berasal dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Bahkan, dalam proses pengusulan data dari tingkat desa atau kelurahan, ketua RT dan RW secara khusus termasuk unsur yang dapat mengajukan usulan pemutakhiran data. Usulan tersebut selanjutnya melalui tahapan verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah sebelum disampaikan melalui sistem yang telah ditentukan.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kelurahan Kaliwates, Ari, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyambut baik sosialisasi program Perlinsos. Menurutnya, pemahaman para pengurus RT dan RW mengenai mekanisme pendataan sangat dibutuhkan karena mereka memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi sosial dan ekonomi warga di wilayah masing-masing.

“Dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap para RT dan RW semakin memahami tujuan program Perlinsos serta ikut berperan aktif dalam membantu pendataan masyarakat. Jangan sampai ada warga yang sebenarnya membutuhkan tetapi belum teridentifikasi karena kurangnya informasi atau belum masuk dalam pendataan. Melalui koordinasi yang baik antara RT, RW, dan kelurahan, kami berharap data masyarakat bisa semakin lengkap dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” ungkap Ari.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kelurahan Kaliwates berharap para pengurus RT dan RW dapat menjadi penghubung informasi sekaligus mitra pemerintah dalam menyukseskan program perlindungan sosial. Pendataan yang dilakukan secara berjenjang dan berdasarkan kondisi faktual masyarakat diharapkan mampu membantu pemerintah memperbaiki kualitas data penerima manfaat.

Dengan demikian, sosialisasi Perlinsos tidak hanya menjadi sarana penyampaian kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara Dispendukcapil, pemerintah kelurahan, dan pengurus lingkungan dalam mewujudkan pendataan sosial yang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.(anr)