DKPPP Jember Monev Banpang di Balung, Dilanjut Tinjau Kondisi Lumbung Pangan di Jombang

JEMBER, 23 MEI 2026 - Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Jember melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) bantuan pangan (banpang) alokasi Februari-Maret 2026 sekaligus meninjau kondisi terkini Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), Jumat 22 Mei 2026.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut menyasar Desa Curahlele dan Desa Karang Semanding di Kecamatan Balung, serta LPM Kelompok Tani Margi Rahayu I di Desa Jombang, Kecamatan Jombang.

Tim pelaksana kegiatan terdiri atas Ujianto, Crysse Zuliana, Vika Nurluthfiyani N., Sugeng Tri Mulyono, dan Ragil Puspitasari. Monitoring dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi jumlah, kualitas, maupun mekanisme distribusi kepada masyarakat penerima manfaat.

Di Desa Curahlele, bantuan pangan diterima oleh 1.022 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masing-masing KPM memperoleh 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Total bantuan yang disalurkan mencapai 20.440 kilogram beras dan 4.088 liter minyak goreng.

Penyaluran dilakukan secara bertahap berdasarkan jadwal pengambilan per dusun, meliputi Dusun Krajan Tengah, Dusun Karangpakem, dan Dusun Krajan Kidul guna menghindari penumpukan warga.

Sementara itu, di Desa Karang Semanding, bantuan disalurkan kepada 1.244 KPM dengan total 24.880 kilogram beras dan 4.976 liter minyak goreng. Distribusi dilakukan di Dusun Lohong, Dusun Kedungnilo, dan Padukuhan Lor dengan sistem pengaturan jadwal serupa.

“Secara umum, hasil monitoring menunjukkan bahwa bantuan pangan yang disalurkan dalam kondisi aman, layak konsumsi, dan jumlahnya sesuai ketetapan. Mekanisme pembagian juga berjalan tertib sehingga masyarakat dapat menerima bantuan dengan nyaman,” ujar Ujianto, salah satu petugas monitoring lapangan.

Selain melakukan monev bantuan pangan, tim DKPPP juga meninjau kondisi Lumbung Pangan Masyarakat Poktan Margi Rahayu I di Desa Jombang. Lumbung pangan yang dibangun melalui dana APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2014–2015 tersebut saat ini sudah tidak aktif beroperasi.

Berdasarkan hasil monitoring, kondisi tersebut dipengaruhi perubahan pola petani yang kini lebih memilih langsung menjual hasil panen dibanding menyimpannya sebagai cadangan pangan di lumbung masyarakat.

Meski demikian, DKPPP akan terus melakukan pendataan dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam upaya penguatan ketahanan pangan masyarakat ke depan. (ran)